Kendari

Pilkada Kendari Berjalan Efisien, Bawaslu Kembalikan Rp100 Juta Dana Hibah ke Pemkot

Katasulsel.com

16 Mei 2025 - 10:58 WITA

KENDARI — Di tengah sorotan publik terhadap pengelolaan dana hibah di berbagai daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari justru menunjukkan praktik pengelolaan anggaran yang patut diapresiasi. Lembaga pengawas pemilu ini mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp100 juta ke kas Pemerintah Kota Kendari.

Anggaran tersebut merupakan bagian dari total hibah Rp11 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari. Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin, mengatakan bahwa pengembalian dana ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan administratif lembaga atas penggunaan anggaran negara.

“Memang dana yang kami terima tidak besar, namun kewajiban kami jelas: jika ada dana yang tidak terpakai, maka harus dikembalikan. Dan itu yang kami lakukan,” ujar Sahinuddin, Kamis (15/5).

Serapan Tertinggi, Pelanggaran Terendah

Lebih dari sekadar efisiensi anggaran, Pilkada 2024 di Kendari dinilai berjalan dengan kualitas pengawasan yang baik. Serapan dana hibah Bawaslu disebut mencapai 99 persen, utamanya digunakan untuk honor penyelenggara pengawas dari tingkat kota hingga TPS, serta kegiatan sosialisasi dan pengawasan lapangan.

Bawaslu juga mencatat hanya empat laporan pelanggaran administrasi selama tahapan Pilkada berlangsung. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan Pilkada 2017 yang mencatat 25 laporan pelanggaran.

“Jika melihat data, jelas ada perbaikan sistemik. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi hingga pemantau independen berhasil menciptakan atmosfer demokrasi yang sehat dan minim gesekan,” ujar Sahinuddin.

Kemenangan Transparansi dan Kolaborasi

Pilkada Kendari 2024 mencatatkan sejarah penting: tidak ada satu pun gugatan sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas proses dan hasil pemilu meningkat secara signifikan.

Bawaslu pun menekankan bahwa keberhasilan ini bukan hasil kerja satu pihak. Sahinuddin menggarisbawahi pentingnya peran Pemerintah Kota Kendari dalam memastikan semua tahapan berjalan baik.

“Berbeda dengan Pilkada 2017, kali ini pemerintah kota tampil lebih aktif dan terbuka. Ada tanggung jawab kolektif yang dibangun. Inilah wujud demokrasi partisipatif yang sesungguhnya,” ucapnya.

Model bagi Daerah Lain

Langkah Bawaslu Kota Kendari dalam mengembalikan sisa dana hibah, serta menciptakan pemilu berkualitas dengan pelanggaran minimal, dinilai bisa menjadi model rujukan bagi Bawaslu daerah lain dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Saat banyak lembaga publik masih berjuang membangun kepercayaan masyarakat, apa yang dilakukan Bawaslu Kendari menunjukkan bahwa dengan niat baik dan kerja kolektif, praktik demokrasi yang bersih dan efisien sangat mungkin diwujudkan. (yan/aan)