Sidrap, katasulsel.com — Dugaan keberadaan tenaga honorer fiktif di lingkup Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sidrap kembali menguji integritas sistem administrasi pemerintahan daerah.
Nama-nama pegawai yang masih tercantum aktif dalam dokumen kepegawaian, namun tak pernah menunaikan tugas, menjadi sorotan setelah Inspektorat turun tangan melakukan penelusuran.
Indikasi awal menyebutkan keberadaan puluhan tenaga honorer yang secara de jure masih berstatus aktif, namun secara de facto tak lagi menjalankan tugas.
Kasus ini membuka celah kritis dalam pengelolaan manajemen sumber daya aparatur, khususnya dalam konteks pengawasan kepegawaian non-ASN.
Tak hanya soal ketidakhadiran fisik, beberapa nama disebut telah mengajukan cuti lebih dari satu tahun tanpa kejelasan lanjutan, bahkan ada yang diduga telah mengundurkan diri, namun tetap eksis dalam daftar aktif bulanan.
Sumber internal menyebutkan bahwa praktik ini bukan hal baru, melainkan “pola berulang” yang nyaris menjadi bagian dari kelaziman birokrasi.
Salah satu kasus mencuat ketika seorang tenaga honorer yang nyaris tak pernah hadir, justru berhasil diangkat sebagai ASN PPPK.
Situasi ini mencerminkan potensi distorsi data kepegawaian yang bisa berdampak pada kebijakan anggaran dan alokasi fiskal secara lebih luas.
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar