Sulsel WTP ke-4, Fatmawati Rusdi: Tak Boleh Puas, Tata Kelola Mesti jadi Budaya

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, tersenyum. Tapi tidak puas.
Karena baginya, WTP bukan sekadar prestasi. Tapi janji.

Oleh: Edy Basri

Sulawesi Selatan atau Sulsel, kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.

Empat kali berturut-turut. Sejak 2021.
Tanpa cela. Tanpa cacat.
Seperti busana putih di hari suci.
Bersih dari noda.

Baca Juga

Sekolah Kandang?.. Bukan. Tapi Inilah Fakta Pelajar di Wajo Tak Jauh dari Sidrap, Ongkoe Namanya

30 Mei 2025

“Ini buah dari kerja keras. Dari niat baik. Dari sistem yang berjalan,” kata Fatmawati dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Rabu, 28 Mei 2025.
Hari itu, Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan langsung oleh Dede Sukarjo dari BPK RI.
Dan diterima penuh hormat oleh Fatmawati dan Ketua DPRD Andi Rachmatika Dewi.

Wanita yang akrab disapa Bu Titi ini tak banyak beretorika.
Tapi kalimatnya tajam.
“Kita tidak boleh puas. Rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti. Tata kelola harus jadi budaya.”

Sulsel tidak sedang mengejar penghargaan.
Tapi kepercayaan.
Dari rakyat. Dari negara.
WTP adalah simbol.
Bahwa uang rakyat dikelola dengan jujur.
Bahwa birokrasi tidak sembunyi di balik meja.
Bahwa setiap rupiah punya arah.

Baca Juga

Klarifikasi Kasmudjo: “Saya Bukan Pembimbing Skripsi Jokowi, Tak Pernah Lihat Ijazahnya”

16 Mei 2025

Dan di tengah arus perubahan politik,
Fatmawati berdiri di garda depan.
Mendampingi. Mengawasi. Mengingatkan.
Bahwa akuntabilitas bukan tujuan akhir. Tapi titik awal.

WTP keempat ini bukan penutup bab.
Tapi pembuka lembar baru.
Untuk Sulsel yang bersih. Rapi. Terpercaya.
Dan untuk pemimpin perempuan yang tak sekadar hadir—tapi meninggalkan jejak.