Jalan Buton Utara dan Politik Anggaran di Balik 100 Hari Kerja ASR-Hugua

Perbesar

Buton Utara, katasulsel.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp47 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Buton Utara.

Angka ini melonjak drastis dari usulan awal sebesar Rp12 miliar, berkat komunikasi politik yang intens antara pemerintah daerah dan Pemprov.

Dalam konteks 100 hari kerja pasangan ASR-Hugua, pengumuman ini dinilai sebagai upaya menunjukkan komitmen kerja cepat dan responsif.

Parkir Liar Digaruk! Polres Butur dan Satpol PP Tertibkan Jukir Nakal di Pasar Minaminanga

14/05/2025

Namun di balik pencapaian itu, banyak pihak mulai menyoroti muatan politik dan arah keberlanjutan dari kebijakan tersebut.

Jalan bukan hanya sekadar infrastruktur fisik, melainkan cermin hubungan antara pusat kekuasaan dan pinggiran.

Ruas jalan Ereke–Lambale–Ronta dan Buranga–Ngapaea telah lama menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil bumi.

Motor Curian Terdeteksi di Bengkel, Remaja 17 Tahun Diamankan Polres Buton Utara

14/05/2025

Bersambung…

Saat jalan rusak, ekonomi desa lumpuh. Ketika jalan diperbaiki, kepercayaan terhadap pemerintah pun naik.

Dalam situasi ini, alokasi dana untuk jalan menjadi simbol komunikasi dua arah: antara pemilih yang berharap dan pemerintah yang ingin mempertahankan dukungan.

Meski demikian, kritik juga datang dari sejumlah aktivis mahasiswa. Forum Advokasi Mahasiswa Hukum Indonesia (FAMHI) menyebut bahwa langkah ini cenderung seremonial, bahkan berbau pencitraan, karena tidak menyentuh sektor strategis lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kelautan.

Masyarakat di Buton Utara pun berharap proyek jalan ini bukan hanya selesai di atas kertas atau dijadikan bahan kampanye visual, tetapi benar-benar dikerjakan tuntas hingga berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menegaskan bahwa nominal final dari alokasi masih menunggu pengesahan melalui Peraturan Gubernur, sementara proses efisiensi di tubuh Pemprov terus dilakukan.

Pernyataan ini menyiratkan bahwa meskipun arah kebijakan telah ditentukan, eksekusinya masih berada di ranah teknis yang rentan tarik-ulur.

Bersambung…

Harapan masyarakat kini bergantung pada seberapa kuat kontrol publik terhadap proses tender, pelaksanaan, hingga pengawasan pasca pengerjaan.

Di tengah geliat 100 hari kerja yang sarat simbolik, jalan-jalan di Buton Utara menjadi tolok ukur paling konkret antara janji dan realisasi.

Infrastruktur tidak boleh berhenti sebagai alat diplomasi politik, melainkan harus menjadi medium keadilan pembangunan.

Anggaran boleh besar, tapi jika tidak dikelola dengan akuntabel dan transparan, kepercayaan masyarakat bisa runtuh lebih cepat daripada jalan yang baru saja diaspal. (*)

Editor: Tipue Sultan