Portal berita terpercaya yang mengulas Indonesia dari jantung Sulawesi Selatan. Aktual, tajam, dan penuh makna.
Diduga Langgar Prosedur, Penggeledahan oleh Polisi di Parepare Tuai Sorotan Publik
Parepare, katasulsel.com — Ketenangan sebuah rumah di kawasan BTN Bukit Madani Permai, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, mendadak berubah jadi ruang interogasi informal.
Enam pria berpakaian preman, yang diduga berasal dari institusi kepolisian, mendatangi rumah Dewi Tamala (35) tanpa menunjukkan identitas maupun dokumen legalitas tindakan mereka.
“Tak ada surat tugas. Tak ada penjelasan. Hanya menyebut berasal dari kepolisian. Tapi saya tidak tahu siapa mereka sebenarnya,” tutur Dewi dalam nada cemas, Kamis, 10 Juli 2025.
Ironisnya, penggeledahan itu berlangsung di hadapan anak dan keponakan Dewi yang masih di bawah umur.
Sebuah momen yang mestinya dijaga secara prosedural, justru berlangsung tanpa pengawasan atau kehadiran perangkat lingkungan—sebuah syarat normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP dan diperkuat oleh Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.
Dua Lokasi, Nol Bukti, dan Satu Pertanyaan Besar: Di Mana Akuntabilitas?
Penggeledahan tak hanya terjadi di rumah Dewi. Rumah orang tuanya di Lapadde pun ikut menjadi sasaran.
Namun, dari dua titik penggeledahan itu, tak satu pun ditemukan barang bukti mencurigakan, dan para pria tersebut langsung meninggalkan lokasi begitu saja—seolah operasi usai tanpa konsekuensi.
Dewi baru mengetahui keesokan harinya bahwa mereka adalah anggota Satuan Narkoba Polres Parepare, berdasarkan pengakuan informal dari salah satu pria yang ikut dalam penggeledahan.
Kusuma Atmaja, S.H., kuasa hukum keluarga, angkat bicara. Menurutnya, tindakan yang dilakukan para petugas tersebut bertentangan dengan prinsip due process of law dan berpotensi menjadi pelanggaran etika profesi kepolisian maupun pelanggaran pidana administratif.
Bersambung…
“Penggeledahan tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada surat perintah, dilakukan di hadapan saksi, dan petugas wajib menunjukkan identitas. Tanpa itu semua, tindakan mereka masuk kategori infiltrasi otoritas tanpa dasar hukum,” jelas Kusuma.
Ia menambahkan bahwa keluarga besar Dewi berencana melaporkan kejadian ini ke Divisi Propam Mabes Polri sebagai bentuk upaya mencari keadilan dan memastikan prinsip presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) tetap dijunjung tinggi.
Kepolisian Diminta Transparan: Prosedural Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban
Publik kini menanti sikap transparansi institusional dari Polres Parepare. Kasat Narkoba IPTU Tarmidzi, ketika dihubungi, belum memberikan penjelasan rinci.
Ia menyatakan masih mendampingi Kapolres dan akan memberikan penjelasan lebih lanjut di lain waktu.
“Ya, saya temani dulu bapak Kapolres. Nanti ketemu saya jelaskan,” singkatnya.
Dalam kerangka negara hukum (rechtstaat), penggeledahan adalah instrumen legal yang sangat dibatasi ruang lingkup dan tata caranya. Setiap tindakan aparat harus dilandasi asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut bukan hanya mencederai hak warga negara, tapi juga memperlemah legitimasi aparat di mata publik.
Jika benar terjadi pelanggaran, maka evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional standar (SOP) dalam penggeledahan patut dilakukan.
Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian dibangun bukan dari banyaknya operasi, tapi dari ketepatan prosedur dan etika dalam setiap tindakan.(*)
Editor: Edy Basri / Reporter: Tipue Sultan
