Portal berita terpercaya yang mengulas Indonesia dari jantung Sulawesi Selatan. Aktual, tajam, dan penuh makna.
Nurkanaah Sampai Panggil Plt Kadis Gegara Bantuan DAK Pendidikan Sidrap Seret
Sidrap, katasulsel.com — Panggung kecil di Taman Wisata Kuliner Panker, Pangkajene, Sidrap, akhir pekan ini, tak hanya jadi tempat berbagi inspirasi. Tapi juga menjadi ruang pengakuan. Bahkan koreksi — tepat dari jantung kekuasaan.
Wakil Bupati Sidrap, Hj. Nurkanaah, berdiri di hadapan ratusan pendidik. Santai. Kaos lengan panjang bertuliskan “Temu Pendidik Nusantara XII” melekat di tubuhnya. Tapi isi pesannya jauh dari santai. Menyentil. Bahkan menyentak.
“Saya pernah jadi Kadis Pendidikan. DAK yang masuk waktu itu Rp38 miliar. Kenapa sekarang cuma segitu-segitu saja?” tanyanya. Retoris. Tapi tajam.
Yang ia maksud: Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2025 di Sidrap menurun drastis. Ironisnya, menurut dia, penyebabnya bukan karena pusat pelit. Tapi karena daerah tak siap menyodorkan data.
“Bukan soal anggaran yang tidak ada, tapi datanya tidak siap. Tidak lengkap. Tidak meyakinkan,” tutur Nurkanaah, lirih tapi menusuk.
Di tahun ini, hanya 1 SMP yang dapat jatah DAK: SMPN 1 Tellu Limpoe. Untuk tingkat SD, hanya 11 sekolah. Sangat minim. Dan di sinilah letak keganjilan yang ia singkap.
Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap terkesan abai terhadap potensi dukungan pusat. Ia bahkan mengaku telah memanggil Plt Kadis, Sirajuddin, menanyakan langsung alasan lemahnya capaian DAK itu.
“Katanya perencanaan tidak turun. Nah, pimpinan harus dorong itu. Harus push ke bawah,” kata Nurkanaah.
Ucapan itu bukan tanpa dasar. Ia mengungkit masa kepemimpinannya di Dinas Pendidikan Sidrap. Saat itu, DAK yang digelontorkan pusat mengalir deras. Kuncinya: data.
“Data itu bisa bicara. Bisa meyakinkan pusat. Sekolah-sekolah kita rusak, tapi kalau datanya tidak ada, siapa yang percaya?” ujarnya, bernada prihatin.
Di forum pendidik itu, Nurkanaah seolah sedang membunyikan alarm. Tentang pentingnya akurasi. Tentang pentingnya sensitivitas birokrasi. Dan tentang urgensi kehadiran negara di ruang-ruang kelas yang nyaris runtuh.
Ia pun memuji Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang menurutnya sangat concern mengejar dukungan pusat. Tapi lagi-lagi, usaha itu terhambat oleh kelemahan mendasar: dokumentasi kerusakan fisik sekolah yang tak tersusun rapi.
“Kalau datanya tak bicara, ya pemerintah pusat tak bisa berbuat banyak. Dan kita? Terlambat bergerak,” ucapnya.
Temu Pendidik Nusantara XII kali ini, rupanya tidak hanya tentang motivasi dan inspirasi. Tapi juga otokritik. Sebuah pengakuan bahwa birokrasi pendidikan tak boleh hanya jadi pengisi anggaran, tapi harus jadi penggerak perbaikan. Dengan satu senjata utama: data yang hidup. (*)
Editor: Edy Basri
