Presiden Didesak Turun Tangan
Sebelumnya, dikutip dari media, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam juga menyoroti keuntungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) yang anjlok, padahal diberikan monopoli bisnis. Bahkan, perusahaan listrik plat merah itu, utangnya naik sekitar Rp156 miliar per hari.
Mufti mengaku heran, lantaran PLN yang diberikan keistimewaan oleh negara, termasuk mendapat suntikan dana segar dari program Penyertaan Modal negara (PMN) ditambah subsidi dari APBN, utangnya justru menggunung.
Alih-alih layanan kepada masyarakat membaik, menurut Mufti, malah banyak keluhan dari masyarakat sebagai konsumen. “Bayangkan, perusahaan monopoli bisa merugi, atau labanya anjlok serta utangnya menggunung. Ini enggak masuk akal,” ujar Mufti, Kamis (31/7/2025).
Atas buruknya kinerja keuangan PLN ini, Mufti mendesak pemerintah segera merombak jajaran direksi PLN yang saat ini dipimpin Darmawan Prasodjo.
“Sudah waktunya PLN dibongkar, bukan hanya soal struktur keuangannya, tapi juga moral dan integritas pimpinannya. Kita ingin BUMN itu bekerja dengan akhlak, bukan akal-akalan,” tegas dia.
Mufti menilai, PLN selama ini, berlindung di balik narasi ‘penugasan’ dan ‘subsidi’. Namun, kemewahan yang didapatkan dari negara justru tak setimpal dengan hasilnya.
“Rakyat masih mengeluh soal listrik padam, kualitas layanan rendah, dan harga listrik diam diam terus naik. Kita lelah melihat perusahaan seperti PLN yang punya segala fasilitas negara, tapi gagal menjalankan amanah publik,” jelasnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, total utang PLN pada 2024 mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Terjadi kenaikan utang Rp56,2 triliun dalam setahun. Atau setara Rp4,7 triliun per bulan.
Besambung..👇👇
Tidak ada komentar