WAJO, Katasulsel.com – Pagi itu, udara di Totinco, Desa Wajoriaja, masih terasa lembap setelah hujan malam. Di sebuah rumah sederhana, seorang lelaki paruh baya sibuk menyalakan tungku. Di luar, beberapa warga duduk berderet di kursi kayu, bercakap pelan. Mereka bukan sedang menunggu kereta atau mobil antar-jemput. Mereka sedang menunggu kepastian—yang hingga bulan kesembilan tahun ini tak juga datang.
Mereka adalah penghuni Liposos—Lingkungan Pondok Sosial—penderita eks-kusta yang selama bertahun-tahun hidup dengan harapan sederhana: mendapat jaminan hidup dari pemerintah. Jumlah mereka tidak banyak, hanya 29 orang. Tapi cerita mereka menyimpan ironi yang panjang.
Dulu, bantuan datang rutin. Bentuknya sembako: beras, minyak, gula. Tidak besar, tapi cukup membuat mereka bisa tidur dengan perut yang tidak kosong. Awal 2025, sebuah kabar baru datang. Ada perubahan. Bantuan tidak lagi berupa sembako, melainkan uang tunai. Lebih fleksibel, lebih modern, lebih manusiawi, begitu kata kabar rapat yang mereka dengar. Bahkan sudah ada formatnya: pencairan dilakukan empat kali setahun, Rp450 ribu per triwulan untuk tiap orang.
Mendengar itu, warga Liposos bersemangat. Mereka rela membuka rekening bank, meski sebagian besar tak terbiasa berurusan dengan buku tabungan. Ada yang harus belajar tanda tangan, ada yang repot bolak-balik ke kantor bank. Semua dilakukan demi sebuah harapan baru.
Namun kini, sudah masuk triwulan ketiga. Rekening itu tetap kosong. Bukan karena mereka tidak berhak, tapi karena pencairan yang dijanjikan tak pernah datang. “Besok,” kata seorang pejabat. “Lusa,” katanya lagi. Dan begitu seterusnya. Janji itu berubah jadi kabut, tak bisa dipegang, apalagi dimakan.
Padahal, bagi warga Liposos, Rp150 ribu per bulan adalah napas hidup. Itu bukan angka kecil. Itu bisa jadi beras sebulan, bisa jadi obat, bisa jadi ongkos untuk sekadar bertahan di tengah keterbatasan.
Media mencoba mencari jawaban. Kepala Bidang Rehabilitasi Jaminan Sosial Dinas Sosial Wajo, Irianty, yang disebut mengurus bantuan ini, tak tampak di kantor. Pesan WhatsApp pun hanya bercentang satu. Hingga berita ini ditulis, tak ada satu pun keterangan resmi yang keluar.
Sementara di Liposos, waktu berjalan lambat. Warga kembali ke rumah masing-masing, dengan perut yang menunggu isi dan hati yang menunggu kabar. Apa sulitnya menyalurkan Rp450 ribu untuk 29 orang yang jelas-jelas membutuhkan? Bukankah jumlah itu tak seberapa bila dibanding anggaran miliaran rupiah yang kerap disebut dalam rapat-rapat besar pemerintah?
Mungkin jawabannya ada di meja birokrasi, tersembunyi di tumpukan dokumen, atau tercecer di antara rapat yang tak pernah usai. Tapi bagi warga Liposos, jawaban itu sederhana: mereka hanya ingin haknya. Hak untuk hidup layak, meski sederhana. Dan selama hak itu belum datang, mereka akan terus menunggu. Dengan sabar. Dengan doa. Dan dengan tanya yang menggantung di udara Totinco: sampai kapan? (Marsose)
Editor: Tipue Sultan
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar