Dana Kebersihan Dua Pasar di Wajo Belum Cair Sejak April, Diduga Salah Kamar
Wajo, katasulsel.com — Bau tak sedap rupanya bukan hanya berasal dari tumpukan sampah di Pasar Siwa dan Pasar Mini Sengkang. Bau itu kini merembes ke urusan birokrasi, tepatnya pada dana kebersihan yang semestinya dikucurkan rutin setiap bulan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.
Hasil penelusuran tim Katasulsel.com di dua pasar utama tersebut menemukan adanya kejanggalan serius. Sejak April 2025, dana kebersihan yang diperuntukkan untuk operasional dan pembayaran tenaga pengelola sampah tidak kunjung cair. Para pengelola pasar terpaksa menalangi biaya kebersihan dengan dana pribadi demi menjaga pasar tetap bersih dan tidak menimbulkan bau busuk.
“Kalau tidak dibersihkan, pasar bisa bau. Kami tidak mungkin biarkan begitu saja,” ujar salah seorang pengelola pasar di Siwa yang ditemui tim Katasulsel.com, Senin (13/10/2025).
Informasi yang diperoleh menyebutkan, Pasar Sentral Siwa di Kecamatan Pitumpanua dan Pasar Mini Sengkang di Kecamatan Tempe masing-masing mendapatkan jatah dana kebersihan sebesar Rp6 juta per bulan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar (Prindagkop) Kabupaten Wajo. Jika dihitung sejak April, berarti sudah tujuh bulan dana itu tidak tersalurkan — total sekitar Rp84 juta yang belum sampai ke tangan pengelola pasar.
Tim Katasulsel.com mencoba menelusuri alasan di balik keterlambatan pencairan tersebut. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Prindagkop dan Pengelolaan Pasar, Andi Aso Ashari, mengarahkan agar persoalan itu ditanyakan kepada Kepala Bidang Pasar. Namun dari Kabid Pasar, justru disarankan untuk menghubungi Sekretaris Dinas, Muhammad Tahir.
Dari sinilah penjelasan yang menggelitik muncul. Menurut Muhammad Tahir, keterlambatan itu terjadi karena anggaran kebersihan “salah kamar” alias salah input pada saat proses parsial anggaran. “Waktu diparsialkan anggarannya, ternyata salah masuk ke sekretariat. Sekarang sedang kami proses untuk dipindahkan kembali ke bidang pasar karena itu memang tupoksinya. Mohon maaf, insya Allah tetap akan dibayarkan nanti melalui kegiatan di bidang pasar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sistem penganggaran kini sudah berbasis kinerja, sehingga ada proses administrasi yang lebih panjang sebelum realisasi dilakukan.
Meski sudah dijelaskan, banyak pihak menilai alasan tersebut tidak sepenuhnya masuk akal. Kesalahan input mestinya bisa terdeteksi sejak awal, bukan setelah tujuh bulan masyarakat dan pengelola pasar dibuat menunggu. Apalagi yang dipertaruhkan adalah pelayanan dasar — kebersihan lingkungan pasar yang menjadi wajah kota.
Di lapangan, petugas kebersihan tetap bekerja tanpa kepastian bayaran. Mereka menyapu, mengangkut, dan membersihkan sampah setiap hari demi menjaga pasar tetap layak dikunjungi. Namun di sisi lain, aliran anggaran justru tersendat entah di mana. Pertanyaannya, apakah benar hanya salah input, atau ada yang lebih dari sekadar kesalahan administrasi?
Publik berhak tahu. Sebab dana kebersihan bukan sekadar angka di kertas kerja, tapi bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kenyamanan masyarakat. Jika benar salah kamar, mestinya segera dikembalikan ke kamar yang tepat. Jika tidak, maka yang harus dibersihkan bukan hanya pasar, tetapi juga cara mengurus anggaran di dalamnya.
Untuk sementara, pasar tetap ramai, sampah tetap terangkut, tapi bayaran belum juga datang. Dan di tengah aroma pasar yang khas, tercium pula aroma birokrasi yang mulai basi. (*)
Koortim Investigasi: Marsose
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar