Edy BasriWacana menempatkan Polri di bawah kementerian kembali mengapung. Munculnya seperti biasa: tiba-tiba ramai, disorot, dikomentari, lalu menguap begitu saja.
Ya, begitulah kita.
Sedikit-sedikit ganti..
Nasib wacana memang seperti itu—tumbuh di musim gaduh, layu di musim tenang.
Maaf, istilah yang sering terdengar di Makassar, “Sokta.” — Sok tahu. Sok paham semua. Sok pembaharu. Sok peduli.
Padahal, sebagian yang paling lantang bicara soal “Polri di bawah kementerian” bahkan belum tentu tahu apa bedanya reformasi struktural dan reformasi moral.
Belum tentu tahu apa yang sesungguhnya rusak, dan di mana retaknya harus diperbaiki.
“Biar ada pengawasan,” kata sebagian politisi.
Tapi siapa yang mengawasi pengawasnya?
Rakyat sudah cukup tahu: di republik ini, kadang yang paling getol bicara pembenahan justru yang paling rajin menyembunyikan kepentingan.
Polri bukan sekadar lembaga. Ia warisan panjang sejarah—dari masa kolonial, masa seragam hijau, hingga reformasi 1999 yang memisahkannya dari TNI.
Pemisahan itu dulu disebut kemenangan sipil atas bayang-bayang senjata.
Tapi, dua puluh tahun kemudian, rakyat kembali bertanya: sudahkah kemenangan itu melahirkan perubahan, atau hanya memindahkan dominasi?
Masalah Polri bukan di atap organisasinya.
Mau di bawah presiden, mau di bawah kementerian, kalau yang di dalamnya tetap bermain dalam logika kuasa, hasilnya sama: hukum jadi barang dagangan.
Reformasi sejati bukan soal mengganti struktur, tapi mengganti watak.
Ironisnya, banyak yang merasa sudah reformis hanya karena pandai berwacana di televisi.
Mereka bicara seolah sedang menyelamatkan bangsa, padahal mungkin sedang menyiapkan posisi baru untuk dirinya sendiri.
“Biar lebih sipil,” katanya.
Padahal yang sipil belum tentu berjiwa adil, dan yang militer belum tentu tak punya nurani.
Rakyat sebenarnya tidak menolak Polri.
Mereka hanya kecewa pada oknum, pada perilaku, pada segelintir yang mempermalukan seragamnya sendiri.
Tapi ketika wacana “Polri di bawah kementerian” dijadikan panggung politik, rakyat kembali jadi penonton: bosan, tapi tak bisa pergi.
Lucu juga: mereka yang paling keras berteriak soal pembenahan Polri, justru paling senang memanfaatkan aparat bila sedang berkuasa.
Semua berlindung di balik kata “reformasi”, padahal yang ingin direformasi adalah jalur pengaruh, bukan jalur keadilan.
Sebelum sibuk memindahkan Polri ke bawah kementerian, lebih baik pindahkan dulu integritas ke dalam tubuh Polri itu sendiri.
Sebab keadilan tak hidup dalam bagan organisasi; ia hidup dalam hati penegaknya.
Dan untuk para politisi yang tiap minggu punya wacana baru, mungkin ada baiknya berhenti sejenak, lihat kaca, dan bertanya dengan jujur:
ini sungguh demi rakyat, atau demi rating pribadi?
Kalau jawabannya yang kedua — yah, apa boleh buat — Sokta! (*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar