Dua Pimpinan Baznas Enrekang Kembali Terseret Jadi Tersangka Korupsi Dana ZIS, Kuasa Hukum Tak Tinggal Diam

Enrekang, katasulsel.com — Kasus dugaan korupsi dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Baznas Enrekang memasuki babak barunya. Dua pucuk pimpinan lembaga tersebut—HJ selaku Ketua Baznas dan IK sebagai Pimpinan I—resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Enrekang, Selasa (9/12/2025). Dengan penetapan ini, total tersangka dalam perkara yang menyeret lembaga pengelola dana umat itu kini berjumlah tujuh orang.

Keputusan penetapan tersangka dituangkan dalam Surat Perintah Nomor Print-296 dan Print-295, yang diterbitkan setelah rangkaian penyidikan yang disebut Kejari telah menemukan kecukupan alat bukti. “Penetapan ini bagian dari proses hukum yang berjalan transparan dan sesuai temuan penyidik,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, A. Fajar Anugrah.

Baca Juga

Sinyal Hilang, Tapi Naluri Kapolres Sidrap dan Anggotanya Menyala

15 Okt 2025

Namun, langkah Kejaksaan bukan tanpa perlawanan. Kuasa hukum Hasri Jeck—yang mewakili beberapa tersangka—bergerak cepat dan menyatakan siap menempuh jalur hukum lanjutan demi membantah dugaan penyimpangan dana yang ditaksir mencapai Rp16,6 miliar tersebut.

“Kami akan mengambil setiap langkah hukum yang tersedia. Kami menghormati proses hukum, tetapi juga meminta Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi turun tangan mengusut dugaan pemerasan serta kriminalisasi yang kami yakini terjadi,” tegas Hasri dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

Hasri mengungkapkan pihaknya telah resmi mengajukan permohonan praperadilan dan kini menunggu penetapan jadwal sidang. Ia menilai praperadilan menjadi pintu utama untuk menguji keabsahan langkah Kejaksaan. “Kami meyakini tuduhan kerugian Rp16,6 miliar itu tidak berdasar dan akan kami buktikan di persidangan,” tambahnya.

Baca Juga

Investor Daily Summit 2025, Panggung Strategi dan Sinergi Pembangunan Ekonomi Indonesia

07 Okt 2025

Kasus korupsi ZIS Baznas Enrekang mendapat perhatian publik karena menyangkut dana yang semestinya dialokasikan untuk mustahik—warga kurang mampu yang sangat bergantung pada penyaluran zakat dan sedekah. Di tengah riuh saling bantah antara kubu penegak hukum dan tim kuasa hukum, masyarakat kini menuntut kejelasan dan akuntabilitas.

Kejari Enrekang menegaskan proses hukum akan dituntaskan tanpa intervensi. Sementara masyarakat diimbau untuk menunggu hasil persidangan dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah sampai putusan berkekuatan hukum tetap.