Proyek Taman Rujab Wajo Jadi Lelucon Publik, Siapa Dalang di Balik Start Tanpa Peluit?
Wajo, katasulsel.com — Polemik proyek penataan taman Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Wajo kembali menyeret banyak nama, tetapi belum tentu banyak jawaban. Pekerjaan yang dinilai “mencuri start” karena belum melalui lelang ULP dan belum mengantongi SPK itu sempat disorot anggota DPRD Wajo dari Partai Gerindra, H. Mustafa, saat turun langsung ke lokasi bersama sejumlah jurnalis. Saat mereka tiba pada 18 November 2025, para pekerja sudah angkat kaki—pekerjaan berhenti total di hari itu juga.
Namun beberapa hari kemudian, justru muncul sebuah drama baru. Pelita Hukum Independen (PHI) mendadak mengajukan aspirasi pada 24 November 2025, meminta agar pembangunan dihentikan. Permintaan yang, secara ironis, terdengar gagah, tegas, dan berapi-api… untuk sebuah proyek yang sudah tidak berdenyut sejak hampir sepekan sebelumnya. Seakan menutup pintu yang sudah tertutup, atau mematikan mesin yang bahkan sudah dingin.
Tak sampai 24 jam setelah aspirasi itu masuk, Komisi III DPRD Wajo langsung menggelar RDP dan menghadirkan Sekda Wajo, Ir. Armayani, M.Si. Hasilnya? Ya tentu saja: rekomendasi penghentian pembangunan. Rekomendasi yang lebih terdengar seperti membacakan berita lama, hanya saja dengan suara mikrofon yang lebih resmi.
Marsose Gala, penggiat sosial yang lama malang melintang sebagai wartawan, menyebut rangkaian aspirasi dan RDP itu “berpotensi hanya sandiwara.” Ia menilai PHI dan Komisi III terlihat seperti memerankan adegan penting, tetapi tidak membaca naskah sebelumnya: bahwa panggung sudah kosong lebih dulu. “Bagaimana menghentikan pekerjaan yang memang sudah berhenti? Itu sebabnya saya sebut berpotensi hanya sandiwara,” ujar Marsose di Sengkang, 30 November 2025.
Menurutnya, daripada sibuk mengulang-ulang ending yang sama, lebih penting mencari tahu siapa sebenarnya yang menggerakkan proyek tanpa dasar administrasi lengkap itu. Marsose mendesak Inspektorat Daerah turun melakukan audit. Bukan untuk mencari siapa yang paling keras bersuara belakangan, tetapi siapa yang paling awal mengambil langkah sebelum waktunya. “Biar tidak bias. Biar publik tahu duduk persoalan yang sebenarnya,” katanya.
Sementara itu, jurnalis senior Ir. Andi Rafiuddin, SH—yang ikut mendampingi H. Mustafa saat inspeksi—membenarkan bahwa pekerja langsung diminta menghentikan aktivitas saat itu juga. “Dan mereka berhenti. Tidak kembali lagi sampai hari ini,” tegasnya. Karena itu ia heran ketika membaca kabar bahwa ada aspirasi yang meminta penghentian pekerjaan. “Menghentikan apa lagi? Orang sudah stop,” ujarnya sambil tertawa kecil.
Ketika ditanya mengapa ia tidak mengekspose temuan awalnya, Rafiuddin menjawab hati-hati. Menurutnya, terlalu cepat mempublikasikan sesuatu kadang justru membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi—sebuah “eksploitasi informasi”, begitu ia menyebutnya. “Saya hanya tidak ingin ada penumpang gelap menikmati kesempatan di tengah keributan,” katanya.
Ia juga menyebut alasan lain: tidak ditemukan indikasi kerugian negara. Pekerja di lokasi bahkan mengaku bahwa apa pun dana yang sudah ia keluarkan akan dianggap “kerugian pribadi” bila pada akhirnya tidak memenangkan tender. “Dia bilang kalau tidak menang, ya dianggap hibah saja,” tutur Rafiuddin. Ia menyebut ucapan itu dinyatakan dengan nada pasrah—seperti pekerja yang tahu telah melangkah terlalu cepat sebelum peluit dimulai.
Dengan begitu banyak suara yang terdengar, namun pekerjaan sebenarnya sudah lama terhenti, publik kini tinggal menunggu babak berikutnya: apakah Inspektorat turun tangan, atau drama ini berhenti di tengah panggung—ditinggal pemainnya, tapi tetap disaksikan banyak orang. (ato)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar