SIDRAP — Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Pitu Riase menjadi target sosialisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidrap, Jumat (3/12/2021). Sosialisasi terkait Perda Nomor 5 tahun 2021 sebagai Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Peserta sosialisasi yakni para lurah, kepala desa dan pembantu kolektor, berlangsung di kantor camat masing-masing.
Di Kecamatan Maritengngae, sosialisasi dibuka Camat Maritengngae, Mustari Kadir dihadiri Kasi Intel Kejari Sidrap, Adityo Ismutomo. Turut hadir, Sekretaris Bapenda Sidrap, Muhammad Subhan, Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Hababe, dan Kabid Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Sulaiman.
Setelah di Maritengngae, rombongan Bapenda Sidrap bergerak ke di Kecamatan Pitu Riase. Di tempat itu, sosialisasi dibuka Camat Pitu Riase, Andi Mukti Ali.
Pada sosialisasi di dua lokasi berbeda itu, Bapenda Sidrap menyampaikan perubahan tarif PBB-P2 yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidrap nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No.4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Sulaiman memaparkan, dalam Perda Nomor 5 tahun 2021 disebutkan tarif PBB-P2 dibagi ke dalam empat kelompok. Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp500 juta ditetapkan sebesar 0,06%, NJOP di atas Rp500 juta sampai Rp2 miliar sebesar 0,08%, NJOP antara Rp2 miliar sampai Rp10 miliar dikenakan 0,12%, sedangkan NJOP diatas Rp10 miliar dikenakan 0,2%.
“Sebelumnya pada Perda Nomor 4 tahun 2013 tarif hanya dibagi dua kelompok yakni NJOP di bawah Rp1 miliar dikenakan tarif 0,1℅ dan untuk NJOP di atas Rp.1 miliar dikenakan tarif 0,2%, terangnya.
Sementara Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, Purnama Indah Bestari menyampaikan, pembayaran pajak sekarang lebih dimudahkan melalui pembayaran di beberapa gerai layanan online seperti di Indomaret, Tokopedia, Bank Sulselbar, Gopay serta PT. POS Indonesia. Sementara untuk mengetahui tagihan PBB online dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi telegram Pajak Daerah.
“Jadi tarif pajak ini disesuaikan dengan NJOP. Layanan pun sudah dimudahkan melalui pelayanan sistem pembayaran pajak melalui layanan online,” jelas Purnama.
Tinggalkan Balasan