Lisna
Ketua Umum PD IPM SidrapOleh: Lisna
Ketua Umum PD IPM Sidrap
“Katanya agenda besar, tapi informasinya kecil.” Itulah kalimat yang paling sering berputar di kepala kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) hari-hari ini. Muktamar, forum musyawarah tertinggi yang mestinya jadi ajang adu gagasan, silaturahmi, dan regenerasi nasional, justru menyisakan tanda tanya besar.
Bukan hanya soal jadwal yang tiba-tiba mundur, tetapi juga sikap diam Pimpinan Pusat IPM yang seolah lupa bahwa di bawah, ribuan kader sedang menunggu arah. Muktamar adalah momentum yang selalu ditunggu pelajar seluruh Indonesia, dua tahun sekali. Tetapi tahun ini, yang muncul justru kebingungan.
Kegiatan yang mestinya digelar Oktober mendatang ditunda hingga Februari 2026. Dari sudut pandang organisasi, kemunduran ini jelas berdampak. Periodisasi kepemimpinan dari pusat hingga ranting ikut tertunda. Evaluasi yang semestinya dilakukan tahun ini harus menunggu seperempat periode lebih lama.
Yang lebih menyedihkan, informasi resmi dari PP IPM nyaris tak terdengar. Alih-alih memberi penjelasan, mereka membiarkan PW IPM Sulsel sebagai tuan rumah menjadi corong. Padahal, beban komunikasi semestinya ada di tangan pimpinan nasional.
Ironisnya lagi, bukan hanya isu penundaan yang beredar, tapi juga wacana perubahan batas usia kepemimpinan. Dalam AD/ART jelas tertera, batas usia untuk level pusat adalah 24 tahun. Namun kini, desas-desus tentang perpanjangan usia beredar liar tanpa klarifikasi. Kader pun bertanya-tanya: apakah isu ini benar adanya? Jika ya, apa dasar dan alasannya?
Pertanyaan makin menumpuk. Kemana PP IPM? Langkah apa yang akan ditempuh setelah keresahan ini menggelinding? Apakah ada klarifikasi terbuka? Ataukah semua dibiarkan menjadi rumor yang menyesakkan?
Dengan integritas kepemimpinan yang kita percaya masih ada, PP IPM seharusnya segera mengambil sikap. Keterbukaan adalah jalan terbaik. Diam hanya akan memperbesar kecurigaan, sementara transparansi bisa meredam opini liar yang sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri.
Muktamar adalah milik kader, bukan sekadar agenda seremonial segelintir orang. Maka, wajar jika setiap pelajar Muhammadiyah di tanah air menuntut kejelasan. Sebab di balik agenda besar itu, ada harapan besar yang sedang menunggu jawaban. (*)
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar