Enrekang, Katasulsel.com – Ratusan guru di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, akhirnya turun ke jalan. Mereka yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendatangi gedung DPRD setempat, Selasa (23/9/2025), menuntut satu hal yang sederhana tetapi fundamental: pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) triwulan II tahun 2024 yang hingga kini tak kunjung cair.
Di bawah terik matahari, para guru berbaris rapi, membawa poster, dan menyuarakan keresahan yang sudah berbulan-bulan dipendam. Mereka datang bukan untuk mengemis, melainkan untuk menagih janji negara. Tunjangan yang seharusnya cair periode April–Juni 2024 tertahan tanpa penjelasan, meninggalkan tanda tanya besar tentang komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan.
Ketua PGRI Cabang Alla, Harianto, S.Ag., M.Si., menyebut aksi itu diikuti sekitar seratus guru dari berbagai kecamatan. Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal administrasi keuangan, melainkan soal penghormatan pada profesi pendidik.
“Kami menuntut realisasi segera pembayaran TPG, transparansi mekanisme pencairan, dan kepastian jadwal yang konsisten. Jika tuntutan ini diabaikan, kami siap melakukan mogok kerja massal,” ucap Harianto.
Ancaman itu bukan gertakan kosong. Mogok massal guru berarti hentinya denyut kegiatan belajar-mengajar di Enrekang. Pemerintah daerah dipaksa memilih: segera menyelesaikan kewajiban atau membiarkan pendidikan lumpuh.
Wakil Ketua DPRD Enrekang, Abdurahman Zulkarnain, yang menerima perwakilan massa, berusaha menenangkan situasi. Ia memaparkan kembali fungsi pokok DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, sejak awal DPRD telah mendorong agar pembayaran TPG dimasukkan dalam prioritas anggaran perubahan.
“Izinkan kami menyelesaikan rapat anggaran. Insya Allah, pembayaran TPG ini akan jadi prioritas,” katanya dengan nada menenangkan.
Meski begitu, jawaban normatif seperti itu tak sepenuhnya meredakan kegelisahan guru. Bagi mereka, setiap keterlambatan pembayaran berarti keterlambatan memenuhi kebutuhan hidup. Aksi damai di gedung DPRD hari itu menjadi sinyal keras bahwa kesabaran para pendidik mulai habis.
Pertaruhan kini ada di tangan pemerintah daerah dan DPRD: menuntaskan segera persoalan tunjangan atau berhadapan dengan konsekuensi mogok kerja yang akan mengguncang ruang-ruang kelas di Enrekang.
Editor: Tipue Sultan/ Reporter: Muh Basir
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar