YogyaKarta, Katasulsel.com — Digitalisasi kerap dibicarakan sebagai agenda besar pemerintahan. Namun, hanya sedikit yang benar-benar menurunkannya ke ruang kerja yang paling menentukan: pengadaan barang dan jasa.
Kamis malam, 29 Januari 2026, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mencatatkan capaian penting dalam ajang Mbizmarket Award 2025 yang digelar di The Alana Yogyakarta & Convention Center. Sidrap meraih dua penghargaan sekaligus, dalam kategori yang sama.
Kedua penghargaan tersebut bertajuk Best Digital Governance in Procurement Award 2025, masing-masing dianugerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap dan RSUD Nene Mallomo Sidrap.
Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, hadir menerima penghargaan untuk kategori pemerintah daerah. Sementara itu, Direktur RSUD Nene Mallomo Sidrap, dr. Suwarta, menerima penghargaan untuk kategori rumah sakit daerah.
Penghargaan ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidrap atas konsistensinya membangun tata kelola pengadaan barang dan jasa berbasis digital yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui pemanfaatan lokapasar Mbizmarket, proses belanja pemerintah yang sebelumnya dilakukan secara manual beralih ke sistem daring.
Peralihan sistem tersebut berdampak langsung pada efektivitas proses pengadaan. Waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat, mekanisme pengawasan lebih mudah dilakukan, dan potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
Pada kategori rumah sakit, RSUD Nene Mallomo dinilai berhasil menerapkan sistem pengadaan digital untuk menunjang layanan kesehatan. Ketersediaan kebutuhan medis dan nonmedis dapat dikelola lebih terencana, sehingga mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
Ajang Mbizmarket Award 2025 dihadiri oleh perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, perbankan BPD, serta jajaran pemerintah daerah dan BUMD dari berbagai wilayah di Indonesia.
Capaian ini menegaskan langkah Sidrap dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital. Bukan sekadar mengikuti arus, tetapi menempatkan sistem sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.(*)
Tinggalkan Balasan