Jokowi Backup PSI, Anies Dengan Partai Barunya

Jakarta — PUBLIK kembali bertanya.
Bukan lagi sekadar: siapa di balik Partai Gerakan Rakyat?
Melainkan: apakah Indonesia sedang memasuki fase baru—politik berbasis figur yang dilembagakan melalui partai?

Jika iya, maka Partai Gerakan Rakyat dan PSI berada dalam satu garis lurus sejarah politik yang sama.
Bedanya hanya satu: waktunya.

PSI adalah kendaraan menjelang akhir kekuasaan.
Partai Gerakan Rakyat adalah kendaraan menjelang awal pertarungan baru.

Keduanya sama-sama berangkat dari satu asumsi dasar:
politik Indonesia tidak pernah benar-benar digerakkan oleh ideologi.
Ia digerakkan oleh tokoh.

Partai Tanpa Tokoh: Mati Sebelum Lahir

Sejak reformasi, ratusan partai lahir.
Sebagian mati sebelum pemilu.
Sebagian hidup sebentar lalu hilang.
Hanya segelintir yang bertahan.

Apa pembeda utamanya?

Bukan AD/ART.
Bukan struktur.
Bukan kaderisasi.

Pembeda paling menentukan adalah figur sentral.

PDIP tanpa Megawati tidak akan seperti sekarang.
Demokrat tanpa SBY akan runtuh jauh lebih cepat.
Gerindra tanpa Prabowo tidak pernah relevan.

PSI sadar akan hukum tak tertulis ini.
Begitu pula Partai Gerakan Rakyat.

Maka jangan heran jika publik dengan cepat menarik satu kesimpulan:
PSI adalah Jokowi.
Gerakan Rakyat adalah Anies.

Bukan secara formal.
Tapi secara politik.

PSI dan Jokowi: Hubungan yang Tak Perlu Diumumkan

Jokowi tidak pernah secara resmi menjadi Ketua Umum PSI.
Tidak juga tercatat sebagai pendiri.

Tapi politik tidak bekerja lewat akta notaris.
Ia bekerja lewat asosiasi persepsi.

Ketika PSI gagal menembus parlemen, partai itu nyaris tak terdengar.
Begitu Jokowi mulai memberi sinyal—hadir, tersenyum, memuji—PSI berubah.

Narasi PSI pun bergeser.
Dari partai anak muda, menjadi partai “rasional”.
Dari anti-dinasti, menjadi akomodatif.
Dari oposisi, menjadi partai yang paling paham “cara kerja kekuasaan”.

Publik membaca pesan itu dengan jernih:
PSI sedang dipersiapkan sebagai rumah politik Jokowi pasca-presiden.

Apakah itu salah?
Tidak juga.

Dalam politik, mantan presiden tanpa kendaraan politik adalah figur yang perlahan menghilang.
Jokowi jelas tidak ingin itu.

Gerakan Rakyat dan Anies: Pola yang Sama, Waktu yang Berbeda

Kini kita melihat pola serupa, tapi dari arah berlawanan.

Anies Baswedan tidak berkuasa.
Ia tidak punya institusi negara.
Ia tidak punya sumber daya formal.

Yang ia punya hanyalah satu hal:
basis sosial yang masih hidup.

Pendukung Anies tidak menang Pilpres 2024.
Tapi mereka tidak bubar.
Tidak pulang ke rumah.
Tidak larut dalam kekalahan.

Basis ini cair, emosional, dan berjejaring.
Tanpa wadah, ia akan menguap.
Dengan wadah, ia bisa menjadi kekuatan politik baru.

Di titik inilah Gerakan Rakyat menjadi relevan.

Apakah Gerakan Rakyat lahir murni sebagai gerakan ideologis?
Sulit dipercaya.

Apakah ia akan sebesar ini jika Anies tidak ada?
Hampir mustahil.

Maka publik membaca satu pesan yang sama seperti membaca PSI:
partai ini tidak berdiri di ruang hampa.

Politik Indonesia: Dari Ideologi ke Personalisasi

Reformasi menjanjikan politik programatik.
Yang terjadi justru sebaliknya.

Kita masuk ke era politik personalisasi ekstrem.

Pemilih tidak memilih platform.
Mereka memilih wajah.

Tidak peduli warna partainya apa.
Yang penting siapa tokohnya.

PSI paham ini.
Gerakan Rakyat pun demikian.

Mereka tidak menjual ideologi tebal.
Tidak menjual manifesto panjang.

Mereka menjual asosiasi emosional.

Jokowi dengan kesederhanaan dan stabilitas.
Anies dengan simbol perubahan dan oposisi moral.

Keduanya tidak identik.
Tapi mekanismenya sama.

Negara, Kekuasaan, dan Izin Hidup Partai

Di sinilah politik menjadi rumit.

Mendirikan partai bukan sekadar urusan publik.
Ia juga urusan negara.

Ada Kemenkumham.
Ada KPU.
Ada verifikasi.
Ada tafsir administratif.

PSI lolos semua itu karena ia tidak mengancam kekuasaan.
Bahkan, belakangan justru menjadi bagian dari ekosistem kekuasaan.

Gerakan Rakyat berada di posisi berbeda.
Ia lahir dari luar lingkaran penguasa.
Dan membawa nama yang pernah menjadi lawan serius.

Maka pertanyaannya bukan:
apakah Gerakan Rakyat memenuhi syarat administrasi?

Pertanyaannya:
apakah negara nyaman dengan keberadaannya?

Dalam politik Indonesia, dua hal ini sering kali berbeda.

Oposisi atau Koalisi: Dilema yang Tak Terhindarkan

Anies akan dihadapkan pada dilema klasik.

Jika ia memilih oposisi murni:
ia akan dirayakan oleh pendukung garis kerasnya.
Tapi berisiko dipinggirkan oleh sistem.

Jika ia memilih koalisi:
ia akan bertahan lebih lama.
Tapi kehilangan sebagian basis moralnya.

PSI sudah memilih jalannya.
Ia masuk, menyesuaikan, dan bertahan.

Apakah Gerakan Rakyat akan melakukan hal yang sama?
Atau justru mengambil jalan berlawanan?

Tidak ada jawaban sekarang.
Karena jawabannya akan ditentukan oleh satu faktor besar:
bagaimana kekuasaan membaca ancaman.

Jika Gerakan Rakyat dianggap kecil, ia akan dibiarkan tumbuh.
Jika dianggap berbahaya, hambatan akan datang dari berbagai arah.

Politik Pasca-2024: Arena yang Belum Stabil

Satu kesalahan banyak analis adalah menganggap 2024 sebagai akhir.
Padahal, ia hanyalah awal.

Koalisi besar bukan berarti stabilitas mutlak.
Justru sebaliknya, ia menyimpan potensi retak dari dalam.

Di situlah partai-partai baru punya celah.
Bukan untuk menang sekarang.
Tapi untuk bertahan hingga momen krusial.

PSI mempersiapkan Jokowi untuk tetap relevan.
Gerakan Rakyat mempersiapkan Anies untuk tidak hilang.

Keduanya adalah strategi bertahan hidup politik.

Kesimpulan yang Tidak Pernah Final

Indonesia tidak sedang kekurangan partai.
Ia kekurangan institusionalisasi figur.

PSI menjawab kebutuhan Jokowi.
Gerakan Rakyat menjawab kebutuhan Anies.

Apakah ini sehat bagi demokrasi?
Belum tentu.

Apakah ini realitas politik Indonesia?
Hampir pasti.

Yang jelas, satu hal tak bisa disangkal:
lahirnya Partai Gerakan Rakyat menegaskan bahwa Anies Baswedan belum keluar dari permainan.

Seperti halnya PSI memastikan Jokowi tetap berada di dalamnya.

Politik Indonesia bergerak bukan ke arah ide,
melainkan ke arah siapa yang masih punya pengikut.

Dan selama itu masih berlaku,
partai-partai seperti PSI dan Gerakan Rakyat akan terus lahir.

Bukan karena sistem.
Melainkan karena tokoh. (*)