Belanja Turun, Serapan Tinggi: APBD Soppeng Sudah “Habis” di Awal Tahun

Makassar, katasulsel.com — Anggaran boleh menyusut. Belanja tetap melaju.

Berdasarkan data APBD 2025, Belanja Daerah Pemkab Soppeng ditetapkan sebesar Rp1.101,09 miliar. Angka ini turun 10,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara teori, ruang fiskal menyempit.

Namun praktiknya, uang bergerak cepat.

Hingga Januari 2026, realisasi belanja daerah sudah mencapai Rp737,87 miliar atau 67,01 persen dari total anggaran belanja 2025. Dua pertiga anggaran nyaris habis, padahal kalender baru berganti.

Jika dirinci, pola belanja Soppeng masih sangat “klasik”.

Belanja Pegawai menyerap porsi terbesar, yakni Rp349,88 miliar. Disusul Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp231,53 miliar. Dua pos ini saja sudah menggerus lebih dari separuh APBD belanja.

Ada pula Belanja Lainnya senilai Rp109,19 miliar—pos yang kerap lentur dan serbaguna.

Sementara Belanja Modal, yang biasanya diharapkan meninggalkan jejak fisik dan dampak jangka panjang, hanya Rp47,26 miliar. Angkanya paling kecil, harapannya paling besar.

Pola ini mengundang perhatian pemerhati fiskal di Makassar. Muslimin, analis kebijakan fiskal Sulsel, menilai serapan yang tinggi di awal tahun tidak otomatis mencerminkan kinerja yang baik.

“Serapan cepat itu bisa positif, tapi juga bisa menandakan belanja rutin yang dominan. Kalau belanja modal kecil dan belanja pegawai besar, dampak ekonominya ke masyarakat jadi terbatas,” ujar Kak Mus, sapaan akrabnya, Selasa (4/2/2026).

Menurutnya, penurunan total anggaran seharusnya diikuti dengan prioritisasi belanja produktif, bukan sekadar memastikan uang habis terserap.

“APBD itu bukan lomba siapa paling cepat menghabiskan anggaran. Yang penting adalah kualitas belanjanya. Apakah menciptakan nilai tambah atau hanya menjaga mesin birokrasi tetap hidup,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu lebih transparan menjelaskan apa saja yang sudah dibiayai dari 67 persen belanja tersebut, agar publik bisa menilai apakah APBD benar-benar bekerja untuk masyarakat.

Dalam konteks ini, Soppeng menghadapi tantangan klasik banyak daerah:
uang bergerak cepat, tapi dampaknya harus menyusul.

Karena pada akhirnya, yang dinilai bukan seberapa cepat APBD dibelanjakan, melainkan seberapa jauh manfaatnya dirasakan warga. (*)