Toraja Belum Pasti, Enrekang Tiba-Tiba Muncul di Peta Luwu Raya

Enrekang, Katasulsel.com — Desakan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali bergerak. Tidak meledak. Tidak juga deklaratif. Tapi terasa.

Kali ini bukan Toraja yang ramai disebut. Nama Enrekang justru muncul pelan-pelan. Seperti disisipkan di sela percakapan.

Informasi yang beredar menyebutkan sejumlah tokoh dari Luwu, Luwu Timur, dan Enrekang duduk satu meja. Ada anggota DPRD kabupaten, ada legislator provinsi dari dapil Luwu Raya, ada juga wakil rakyat asal Enrekang. Resminya disebut silaturahmi. Bahasanya ringan: ngopi-ngopi.

Biasanya kalau politisi bilang cuma ngopi, justru di situ percakapan serius sedang diramu.

Pernyataan yang keluar juga diplomatis. Sama-sama punya kepedulian terhadap harapan masyarakat. Kalimat yang aman. Tidak membenarkan. Tidak juga membantah. Tapi cukup memberi sinyal bahwa isu Provinsi Luwu Raya belum mati.

Yang menarik adalah masuknya nama Enrekang. Selama ini, Toraja sering diwacanakan sebagai bagian pelengkap syarat administratif pembentukan provinsi baru. Jumlah kabupaten minimal harus terpenuhi. Dukungan politik harus cukup. Peta harus masuk akal.

Tapi politik selalu menyisakan opsi cadangan.

Enrekang punya kedekatan historis dengan Luwu. Ada istilah Wija to Luwu. Ada identitas Masenrempulu. Keduanya punya hubungan sejarah yang panjang dan beririsan. Gunung Latimojong menjadi simbol yang sering disebut sebagai pengikat dua wilayah itu.

Dalam narasi politik, simbol seperti ini penting. Ia memberi legitimasi emosional, bukan sekadar administratif.

Pertanyaannya sederhana tapi besar: apakah kedekatan sejarah cukup untuk menggeser garis batas pemerintahan?

Pembentukan provinsi bukan perkara romantisme sejarah saja. Ada kalkulasi kekuasaan di dalamnya. Provinsi baru berarti gubernur baru, DPRD baru, organisasi perangkat daerah baru, dan tentu saja anggaran baru. Itu artinya ruang politik baru. Ruang distribusi kekuasaan baru.

Itulah sebabnya isu pemekaran selalu lebih rumit dari yang terlihat di permukaan.
Secara ekonomi, Luwu Raya memiliki potensi tambang, perkebunan, dan kawasan industri.

Enrekang punya kekuatan pertanian dan posisi geografis yang strategis sebagai penghubung jalur darat Sulawesi Selatan. Jika disatukan, ada logika saling melengkapi. Tapi dalam praktiknya, yang sering jadi perdebatan justru lokasi ibu kota, pembagian sumber daya, dan siapa yang paling diuntungkan.

Belum lagi persoalan besar di tingkat nasional. Moratorium daerah otonomi baru belum sepenuhnya dibuka. Artinya, sekalipun elite daerah sudah satu suara, keputusan akhir tetap berada di pusat. Ini membuat gerakan seperti ini sering berada di antara idealisme dan realitas birokrasi.

Apakah Enrekang benar-benar akan masuk skema Provinsi Luwu Raya? Atau ini hanya manuver untuk memperkuat posisi tawar dalam perdebatan lama?

Yang jelas, ketika pertemuan sudah lintas kabupaten dan lintas dapil, itu bukan sekadar basa-basi. Itu sudah masuk tahap penjajakan. Tidak ada deklarasi memang. Tidak ada panitia. Tapi percakapan sudah naik kelas.

Gunung Latimojong bisa saja tetap menjadi simbol persaudaraan. Tapi dalam politik, simbol kadang berubah menjadi garis batas baru.

Dan kalau benar Enrekang sedang dihitung dalam peta Luwu Raya, maka Sulawesi Selatan sedang menyaksikan babak baru dari wacana lama yang tak pernah benar-benar selesai.

Kadang sejarah memang tidak diumumkan lewat podium. Ia dimulai dari meja kopi. (*)