📣 Ikuti saluran resmi WhatsApp kami sebelum membaca berita!

Join WhatsApp

Oleh: Harianto

Pelantikan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan, Sabtu 14 Februari 2026 di Aula Taman Wisata Puncak Bila, masuk kategori itu.
Tidak mewah berlebihan. Tidak hingar-bingar. Tapi terasa padat energi.

Jam menunjukkan sekitar pukul 14.00 WITA ketika Edy Basri resmi memegang kemudi KJI Sulsel. Ia tidak sekadar dilantik. Ia diuji sejak menit pertama.

Di barisan depan hadir Ketua Umum DPP KJI Andarizal dan Ketua KJI Nasional Nurfandri. Kehadiran keduanya bukan formalitas. Itu adalah legitimasi. Restu pusat. Sekaligus asa besar: KJI Sulsel harus besar

Andarizal dalam arahannya tidak berbasa-basi. Ia meminta KJI Sulsel menjadi lokomotif pembentukan 24 kabupaten/kota. Artinya, Sulsel tidak boleh hanya menjadi “DPW administratif”. Harus ekspansif. Harus progresif. Harus punya daya dobrak.

Di era disrupsi media seperti sekarang, kata Andarizal, organisasi wartawan tidak cukup hanya mengandalkan kartu anggota. Dunia berubah cepat. Platform digital mengguncang model bisnis media. Trust publik naik turun. Kalau organisasi tidak adaptif, ya selesai.

Edy Basri tampaknya sadar itu. Pidatonya tidak terlalu panjang. Tapi garis besarnya jelas: konsolidasi cepat, rapat kerja usai Lebaran, dan penguatan struktur daerah. Bahasa populernya: gaspol, tapi tetap terukur. Ia memulai dengan Bismillah.

Yang menarik justru suasana di luar podium.

Meski tak hadir dikarenakan agenda penting lainnya, Dandim 1420/Sidrap, Andi Zulhakim tetap mengirim pesan moral. KJI dan TNI, khususnya Kodim 1420/Sidrap harus lebih bersinergi lagi.

Pun dengan Kapolres Sidrap, Dr. Fantry Taherong, dan Kapolres Parepare, Indra Waspada Yuda, juga terlihat memberi dukungan penuh. Keduanya bahkan mengirim karangan bunga berukuran jumbo untuk KJI Sulsel.

Kontribusi Dandim dan dua Kapolres ini tidak perlu diteriakkan. Tapi terasa. Mereka menjaga ruang publik tetap kondusif. Mereka memastikan organisasi seperti KJI bisa tumbuh tanpa beban psikologis. Itu modal besar.

Di kursi lain, hadir unsur Kejari Sidrap, Ketua Kadin Sidrap Andi Muh Yusuf Ruby, Owner Puncak Bila Ahmad Shalihin Halim, pimpinan PWI, JMSI, HIPSI, KWRI, SMSI, KNPI, hingga wartawan senior dan tokoh LSM Andi Mari. Spektrumnya lengkap.

Artinya, KJI Sulsel lahir bukan dalam ruang hampa. Ia lahir di tengah ekosistem.

Secara analitis, ini momentum yang tepat. Sidrap sedang menunjukkan wajah kolaboratif. TNI-Polri terbuka. Dunia usaha hadir. Organisasi pers bersinergi. Kalau semua ini dirawat, KJI Sulsel bisa menjadi platform “middle ground”—ruang temu berbagai kepentingan yang tetap berpegang pada integritas jurnalistik.
Tapi tantangannya jelas.

Organisasi wartawan sering terjebak pada rutinitas seremonial. Rapat. Foto. Spanduk. Selesai. Kalau itu yang terjadi, energi Puncak Bila akan cepat menguap.
Edy Basri harus berani memainkan positioning berbeda. Bukan sekadar organisasi profesi, tapi pusat literasi, diskusi kebijakan, dan penguatan kapasitas jurnalis daerah. Politik gagasan, bukan politik sensasi.

Dari Puncak Bila, Sabtu sore (14/2) itu, saya menangkap satu pesan: KJI Sulsel tidak ingin jadi pelengkap. Ia ingin relevan.
Dan relevansi itu tidak datang dari seremoni. Ia lahir dari kerja, konsistensi, dan keberanian mengambil peran.

Sidrap sudah memberi panggung. Dandim dan Kapolres sudah menjaga stabilitas. Pusat sudah memberi mandat.
Sekarang, tinggal bagaimana Edy Basri dan timnya membuktikan: KJI Sulsel benar-benar naik kelas, bukan sekadar naik struktur. (*)