Jakarta, Katasulsel.com — Kematian Ermanto Usman, aktivis pelabuhan yang gigih memperjuangkan hak nelayan dan pekerja pelabuhan, kembali memantik perdebatan publik. Rieke Diah Pitaloka, politikus sekaligus pegiat sosial, menyoroti adanya narasi simplifikasi yang menyebut kasus ini hanya sebagai perampokan.
Menurut Rieke, kematian Ermanto menyingkap persoalan struktural di pelabuhan Indonesia: mulai dari hak pekerja yang kerap terabaikan, praktik bisnis yang tidak transparan, hingga risiko yang dihadapi aktivis yang menyoroti hal-hal tersebut.
“Jika kita hanya menyebut ini perampokan, maka kita mengabaikan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ermanto adalah aktivis yang menantang kepentingan tertentu demi hak rakyat kecil,” ujar Rieke.
Rieke mengingatkan masyarakat dan media agar tidak mudah terjebak framing satu sisi, karena kematian Ermanto bisa menjadi alarm bagi pemerintah dan pengelola pelabuhan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja dan aktivis.
Dalam pernyataannya, Rieke juga menekankan pentingnya investigasi tuntas dan transparan, termasuk menelaah siapa saja
Dampak kematian Ermanto pun terasa luas: pekerja pelabuhan merasa kehilangan advokat yang selalu menyoroti praktik merugikan mereka, sementara publik mulai mempertanyakan bagaimana pemerintah menangani isu keamanan dan perlindungan aktivis.
“Kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang sistem. Tentang bagaimana kita memperlakukan pekerja, melindungi aktivis, dan menegakkan hukum tanpa bias,” tegas Rieke.
Dengan angle ini, Rieke Diah Pitaloka menempatkan kematian Ermanto Usman sebagai cermin persoalan struktural di sektor pelabuhan, sekaligus panggilan bagi semua pihak: menjaga integritas hukum, keamanan pekerja, dan keberanian aktivis di Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan