Sidrap, katasulsel.com — Ada yang berbeda di Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Sidenreng Rappang tahun ini. Bukan sekadar forum “bicara program”, tapi berubah menjadi panggung serius: hukum, keamanan, hingga data ikut duduk satu meja.
Biasanya, Musrenbang identik dengan tumpukan usulan. Tahun ini, nuansanya bergeser. Lebih tegas. Lebih “berisi”.
Di ruang Aula Saromase, bukan hanya OPD yang bicara. Aparat penegak hukum, TNI, Polri, hingga lembaga statistik ikut memberi warning sekaligus arah.
Ini bukan tanpa alasan.
Bukan Lagi Sekadar Rencana
Musrenbang kali ini seperti ingin menutup satu celah lama: program bagus, tapi lemah di eksekusi.
Sekretaris daerah yang memoderatori forum menekankan satu hal penting—semua program harus sinkron, bukan hanya di atas kertas, tapi juga kuat secara hukum dan aman dalam pelaksanaan.
Artinya jelas: era “asal jalan proyek” mulai ditinggalkan.
Masuknya Kejaksaan memberi sinyal keras. Aset daerah tak boleh lagi “abu-abu”. Harus diselamatkan, dikelola, dan dimanfaatkan maksimal untuk publik.
Ini bukan sekadar catatan. Ini peringatan.
Polisi Bicara Ekonomi
Yang menarik, polisi tak lagi hanya bicara keamanan.
Kapolres Sidrap justru memaparkan proyeksi ekonomi. Targetnya tak main-main—pertumbuhan bisa menyentuh 7,7 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Bahasanya optimistis, tapi juga menyimpan pesan:
Kalau fondasi sudah kuat sekarang, siapa pun pemimpin berikutnya tinggal melanjutkan.
Nada ini terasa seperti “titipan masa depan”.
TNI Masuk dari Jalur Perut Rakyat
Sementara TNI mengambil jalur yang lebih membumi: ketahanan pangan.
Fokusnya sederhana, tapi strategis. Kalau perut rakyat aman, stabilitas daerah ikut terjaga.
Dan di situlah pembangunan punya makna.
Data Jadi “Senjata Baru”
Ada satu hal yang dulu sering diabaikan, kini justru didorong keras: data.
BPS mengingatkan, kebijakan ke depan tak bisa lagi berbasis asumsi. Harus berbasis angka. Harus presisi.
Bahasa kerennya: data-driven policy.
Kalau data salah, kebijakan ikut melenceng.
Makanya, masyarakat pun diminta jujur saat pendataan, apalagi menjelang Sensus Ekonomi 2026.
Lima Pilar, Satu Arah
Dari level provinsi, arah pembangunan juga dipertegas. Ada lima kunci: peningkatan pendapatan, daya saing, lapangan kerja, penguatan UMKM, dan layanan publik.
Semua itu harus nyambung—kabupaten, provinsi, hingga pusat.
Tak boleh lagi jalan sendiri-sendiri.
Pesan Tersirat: Ini Ujian Serius
Wakil Bupati Sidrap sejak awal sudah mengingatkan—Musrenbang bukan rutinitas tahunan. Ini penentu arah masa depan daerah.
Kalimat itu terdengar normatif. Tapi jika dibaca lebih dalam, ini seperti alarm:
Siapa pun yang main-main dalam perencanaan, dampaknya akan panjang.
Musrenbang RKPD 2027 Sidrap akhirnya meninggalkan satu kesan kuat: forum ini bukan lagi tempat menyusun daftar keinginan.
Ini sudah naik level.
Menjadi ruang uji: apakah sebuah daerah benar-benar siap maju… atau masih sibuk merapikan administrasi.
