Makassar, katasulsel.com — Malam itu di Makassar, bukan hanya soal IPM.
Bukan juga soal angka rata-rata yang naik perlahan.
Yang benar-benar “dibeli mahal” oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah satu hal: ketimpangan yang menyusut.
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, bersama wakilnya, Selle KS Dalle, datang ke rumah jabatan gubernur, Minggu malam, 29 Maret 2026. Pulangnya membawa dua penghargaan.
Tapi kalau ditimbang dari nilai—jelas mana yang lebih penting.
Bukan Rp35 juta.
Melainkan Rp150 juta.
Angkanya tegas.
Rasio gini Soppeng turun dari 0,390 (2023) menjadi 0,331 (2025).
Selisihnya 0,059 poin.
Di atas kertas, itu terlihat kecil. Tapi dalam ekonomi daerah, itu lompatan.
Karena menurunkan ketimpangan bukan soal program satu tahun. Ini soal distribusi: siapa dapat apa, seberapa besar, dan seberapa merata.
Kalau IPM bicara “rata-rata”, rasio gini bicara “jarak”.
Dan pemerintah provinsi jelas lebih menghargai upaya mempersempit jarak itu.
Makanya nilainya hampir 5 kali lipat dari penghargaan IPM.
Bahasa sederhananya begini:
IPM naik → semua orang bisa saja naik bersama, tapi belum tentu merata.
Gini turun → yang di bawah benar-benar ikut terangkat.
Ini bukan kosmetik statistik. Ini struktur ekonomi.
Artinya, ada pergerakan di bawah:
Distribusi pendapatan mulai lebih rata
Daya beli tidak hanya terkonsentrasi
Pertumbuhan tidak lagi “dinikmati segelintir”
Di titik ini, Soppeng sedang memainkan “permainan level lanjut”.
Banyak daerah bisa menaikkan angka pertumbuhan.
Banyak juga bisa memperbaiki IPM.
Tapi tidak semua mampu menekan ketimpangan secara signifikan.
Karena di sinilah konflik kepentingan terjadi: antara pertumbuhan cepat dan pemerataan.
Soppeng mencoba menjawab dua-duanya.
Dan hasilnya? Dapat stempel—plus uang.
Sementara itu, IPM naik dari 72,76 ke 73,69 memang tetap diapresiasi.
Tapi jujur saja—itu bukan headline utama.
Itu pelengkap.
“Menu pembuka”.
Karena “hidangan utamanya” adalah penurunan gini ratio.
Pernyataan Suwardi tetap normatif.
“Ini kerja bersama.”
Kalimat wajib.
Tapi realitasnya, angka tidak pernah netral.
Ia selalu mencerminkan kebijakan:
Apakah anggaran menyentuh rakyat bawah
Apakah program tepat sasaran
Apakah ekonomi bergerak merata
Kalau gini ratio turun drastis, berarti ada sesuatu yang benar-benar bekerja di lapangan.
Namun lagi-lagi, angka hanya separuh cerita.
Separuh lainnya ada di realitas:
Apakah petani merasa lebih sejahtera?
Apakah pelaku UMKM merasakan perputaran uang lebih adil?
Apakah jurang kaya-miskin benar-benar menyempit, bukan sekadar di laporan?
Satu hal yang pasti—
Di tengah tren daerah yang berlomba mengejar “pertumbuhan tinggi”, Soppeng justru mendapat panggung karena pemerataan.
Dan di era sekarang, itu bukan sekadar prestasi.
Itu positioning.
Karena pembangunan yang hanya tumbuh tanpa berbagi, cepat atau lambat akan timpang.
Soppeng, untuk saat ini, terlihat memilih jalur berbeda:
Tidak hanya tumbuh—tapi juga membagi. (*)
