Fraksi PDI Perjuangan Soppeng Pilih Jadi Watchdog Demokratis dalam Era Pemerintahan Suwardi–Selle

Soppeng, katasulsel.com – Dalam iklim demokrasi yang semakin matang, keberadaan kekuatan penyeimbang (checks and balances) menjadi jantung utama dari pemerintahan yang sehat.

Hal inilah yang kini ditegaskan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Soppeng. Dalam sidang Paripurna pembahasan Ranperda RPJMD 2025–2029, partai berlambang banteng itu menyatakan diri sebagai mitra kritis pemerintahan Suwardi Haseng–Selle KS Dalle.

Melalui juru bicaranya, Ardi Doma, PDI Perjuangan menyatakan siap mengawal jalannya pemerintahan bukan sebagai oposisi antagonistik, tetapi sebagai pengontrol rasional (rational opposition)—sebuah peran yang vital dalam sistem demokrasi deliberatif.

Polres Soppeng Tangkap Pengedar Sabu 6 Gram

12/06/2025

“Kami akan menjadi mitra kritis dalam membangun Kabupaten Soppeng yang sehat, maju, dan berdaya saing berbasis agropolitan,” tegas Ardi di hadapan forum Paripurna DPRD, Rabu (11/6/2025).

Dalam perspektif ilmu politik, keberadaan mitra kritis disebut sebagai constructive opposition, yaitu kekuatan politik yang tidak berada dalam kabinet, tetapi tetap mendukung kebijakan strategis negara selama sesuai dengan aspirasi publik dan prinsip good governance.

“Menjadi mitra kritis berarti ikut menata arah pembangunan, mengoreksi ketika menyimpang, dan memuji ketika sesuai rencana,” ujar dosen ilmu pemerintahan dari salah satu kampus di Makassar, yang dimintai komentarnya terpisah.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa peran mereka tak akan sebatas retorika.

Bupati Soppeng Tunjuk Surahman Jadi Sekda, Andi Ibrahim Pamit dengan Hormat

12/06/2025

Dalam implementasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), mereka akan mengadopsi pendekatan policy monitoring dan fiscal scrutiny—mengawasi capaian indikator kinerja (performance indicators) dan efisiensi alokasi anggaran berbasis hasil (result-based budgeting).

Visi pembangunan “Agropolitan” yang diusung Suwardi–Selle dinilai progresif, sebab mengintegrasikan sektor pertanian dengan industrialisasi berbasis lokal.

Namun keberhasilan strategi ini tidak hanya ditentukan oleh dokumen RPJMD, tetapi lebih pada political will, koordinasi lintas sektor, dan evidence-based planning.

Dalam kerangka pembangunan terdesentralisasi, kabupaten seperti Soppeng dituntut mampu menjalankan local governance yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Di sinilah keberadaan Fraksi PDI Perjuangan sebagai mitra kritis bisa menjadi policy balancer—pengimbang kebijakan yang berbasis data, bukan sekadar basa-basi.

Istilah “oposisi” dalam politik lokal sering disalahartikan sebagai penentang kebijakan secara mutlak. Namun Ardi Doma justru menawarkan pendekatan institutionalized opposition, yaitu oposisi yang bekerja di dalam sistem, taat prosedur, dan menjunjung tinggi asas constitutionalism.

Bersambung…