Dana Transfer Turun Rp134 Miliar, RSUD Massenrengpulu Enrekang Siapkan Langkah Selamatkan 47 Tenaga Medis PPPK
Enrekang, Katasulsel.com – Pemerintah Kabupaten Enrekang kini tengah menghadapi situasi fiskal yang menegangkan. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp134 miliar membuat APBD tahun 2026 terancam defisit. Dari Rp885 miliar dana transfer pada 2024, kini hanya tersisa Rp751 miliar untuk 2025 — sebuah penurunan signifikan yang berdampak langsung pada pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penopang utama juga belum mampu menambal kekurangan tersebut. Target PAD Enrekang tahun 2026 hanya Rp88 miliar, jauh dari cukup untuk menopang seluruh kebutuhan pembangunan dan biaya operasional pemerintah daerah.
Dalam kondisi itu, RSUD Massenrengpulu menjadi salah satu instansi yang paling terdampak. Rumah sakit daerah terbesar di Enrekang ini harus menyiapkan strategi cermat untuk mempertahankan keberlangsungan layanan kesehatan dan tenaga medis, khususnya 47 pegawai PPPK yang terancam dirumahkan akibat keterbatasan anggaran.
Plt. Direktur UPT RSUD Massenrengpulu, drg. Rahmat R., Sp.B.M.M., mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berupaya mencari solusi agar tenaga medis kontrak tetap dapat bekerja melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau Badan Layanan Umum (BLU) dengan mekanisme outsourcing perorangan.
“Semua masih kami bahas, terutama soal penggajian. Kalau harus mengikuti Upah Minimum Kabupaten (UMK), tentu kami yang di BLUD akan berat membiayai. Tapi kami tidak ingin kehilangan tenaga medis PPPK yang sudah berdedikasi,” tegas drg. Rahmat.
Ia menambahkan, pihak rumah sakit kini sedang menyusun regulasi agar penggajian dapat dilakukan melalui pola BLU. “Syukurlah beberapa puskesmas di Enrekang sudah berstatus BLU sejak Desember 2023, itu memberi contoh dan ruang adaptasi bagi kami,” jelasnya.
Meski demikian, Rahmat mengakui masih ada 47 tenaga medis PPPK yang belum masuk database resmi, sehingga tidak bisa menerima gaji dari APBD. Namun ia menilai ada peluang di Permenkes Nomor 7 Tahun 2023, yang memungkinkan pembayaran berbentuk jasa layanan sebagai solusi alternatif sementara.
Di tengah keterbatasan anggaran, drg. Rahmat tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik. Ia mengimbau seluruh pegawai RSUD Massenrengpulu agar tetap menjaga disiplin, empati, dan profesionalisme, menerapkan budaya kerja “5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun”, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami ingin RSUD Massenrengpulu tetap menjadi rumah sakit yang terpercaya, tangguh di tengah krisis, dan tetap memberikan pelayanan bermutu bagi warga Enrekang dan sekitarnya,” pungkasnya. (ZF)
Editor: Harianto
Pos Terkait
Trending Post
Tidak ada komentar