Guru ‘Dipotong’, Mobil Mewah Jalan Terus: Parepare Digugat dari Jakarta

JAKARTA — Selasa siang (3/2/2026), dua gedung negara kembali jadi saksi. Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi kedatangan tamu dengan suara lantang: Gerakan Aktivis Mahasiswa Anti Korupsi.

Isunya satu: Parepare.

Para mahasiswa datang bukan membawa proposal pembangunan. Mereka membawa daftar belanja—versi lain dari APBD.

Dalam orasi, mereka menyebut angka-angka yang sulit diabaikan. Mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare dengan nilai sekitar Rp2,6 miliar. Lalu rehabilitasi rumah jabatan Wali Kota yang menelan kurang lebih Rp2 miliar.

Sementara di sisi lain, sekitar seribu guru disebut hanya menerima sebagian Tunjangan Profesi Guru (TPG). Bukan karena negara tidak punya uang, kata mereka, melainkan karena kelalaian administratif pemerintah daerah.

Ironinya terasa lengkap.
Guru menunggu hak.
Pejabat menikmati fasilitas.

Koordinator aksi, Fajri Mafasa, menyebut kondisi ini bukan sekadar salah hitung. Ia menilai ada pola tata kelola anggaran yang patut dicurigai.

Menurutnya, kegagalan birokrasi mengurus dana pusat justru ditutup dengan APBD, sehingga hak guru dikorbankan. Sementara belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik tetap melaju tanpa rem.

“Ketika hak guru dipotong, tapi pejabat menikmati fasilitas mewah, publik berhak curiga ada yang salah dalam pengelolaan APBD,” kata Fajri.

Mahasiswa juga menyinggung dugaan yang lebih sensitif: pengaturan proyek dan pungutan fee hingga 20 persen, yang disebut-sebut melibatkan lingkar kekuasaan di Pemkot Parepare. Tuduhan yang, jika benar, tak lagi bicara soal etika—tapi hukum.

Di titik itu, tuntutan mereka menjadi jelas.
👉 Kemendagri diminta mengevaluasi kepemimpinan daerah.
👉 KPK diminta turun tangan memeriksa pihak-pihak terkait.

Bagi mahasiswa, persoalannya sederhana. Jika uang daerah bisa cepat keluar untuk mobil dan rumah jabatan, seharusnya hak guru tidak perlu menunggu.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan kondusif. Namun pesannya tidak lembut. Mereka memberi tenggat 3×24 jam. Jika tak ada respons, mereka berjanji kembali—dengan massa lebih besar.

Parepare mungkin jauh dari Jakarta.
Tapi hari itu, cerita APBD-nya dibacakan tepat di depan pintu kekuasaan.