Karena itu, ASN di lingkungan Pemkab Sidrap diminta tidak meminta, menerima, ataupun memberi hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan mereka.
Larangan tersebut juga mencakup permintaan dana atau bingkisan kepada masyarakat maupun pelaku usaha dengan alasan tunjangan hari raya.
Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang selama ini terus didorong pemerintah pusat maupun lembaga pengawas.
Dengan kata lain, aparatur negara harus tetap menjaga profesionalitas dan tidak memanfaatkan momentum Lebaran untuk kepentingan pribadi.
Pengawasan Internal Diperketat
Pemkab Sidrap memastikan kebijakan ini tidak berhenti pada sebatas imbauan.
Pengawasan internal akan diperketat untuk memastikan seluruh ASN mematuhi aturan tersebut.
Pejabat maupun pegawai yang kedapatan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi selama masa libur Lebaran bisa dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi tersebut bisa berupa teguran hingga tindakan disiplin, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Langkah pengawasan ini
Menjaga Kepercayaan Publik
Bagi pemerintah daerah, aturan terkait penggunaan mobil dinas bukan hanya soal disiplin birokrasi.
Lebih dari itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, penggunaan fasilitas negara sering menjadi perhatian publik.
Ketika masyarakat melihat kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi, kepercayaan terhadap birokrasi bisa menurun.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh aparatur menjadi contoh dalam menjaga etika penggunaan aset negara.
Praktik yang Juga Diterapkan di Banyak Daerah
Larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik sebenarnya bukan hanya berlaku di Sidrap.
Tinggalkan Balasan