Wajo, katasulsel.com — Jembatan gantung di atas Sungai Walanae itu tidak runtuh seluruhnya. Tapi pondasinya bergeser. Pelan. Diam-diam. Dan berbahaya.
Ia menghubungkan Tokampu di Kelurahan Siengkang dengan Tonronge di Kelurahan Wiringpalenae. Jalur pintas. Jalur hidup. Jalur yang tiap hari dilalui warga tanpa banyak bertanya siapa yang membangunnya, apalagi siapa yang bertanggung jawab jika ia rusak.
Di situlah fungsi parlemen seharusnya bekerja.
Bukan dengan berdiri di atas jembatan, mengernyitkan dahi, lalu mengangkat ponsel. Itu kerja konten. Bukan kerja konstituen.
Dua anggota DPRD Wajo dari Dapil Tempe—Taqwa Gaffar dan Andi Bayuni Marzuki—memilih jalan yang lebih sepi. Mereka tidak ramai di lokasi. Mereka justru hadir di ruang yang menentukan: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang.
Senin itu, 26 Januari, mereka duduk berhadapan dengan pejabat teknis. Bukan untuk berdebat politik, tapi membicarakan pondasi. Struktur bawah. Gerusan arus. Bahasa yang tidak populer, tapi menentukan.
Dalam dunia parlemen, ini disebut fungsi representasi yang bekerja melalui mekanisme kelembagaan. Tidak semua masalah selesai dengan APBD. Tidak semua kerusakan ditangani kabupaten. Ada irisan kewenangan. Ada peta institusi. Dan ada keberanian untuk mengetuk pintu yang tepat.
“Kerusakan pondasi berada di wilayah sungai,” kata Taqwa Gaffar. Itu kalimat sederhana. Tapi di dalamnya ada peta regulasi. Ada Undang-Undang Sumber Daya Air. Ada mandat Direktorat Jenderal SDA. Ada tanggung jawab negara.
BBWS merespons. Tim teknis dijanjikan turun. Bukan janji politik. Janji kerja.
Belum selesai. DPRD Wajo—melalui Komisi III—masih akan melangkah ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulsel. Karena infrastruktur tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu saling terkait. Sungai, jembatan, jalan. Semua butuh orkestrasi.
Inilah kerja parlemen yang sering tak terdengar. Tak viral. Tapi berdampak.
Di atas Sungai Walanae, pondasi jembatan diuji air. Di gedung parlemen, pondasi kepercayaan diuji cara kerja.
Dan kali ini, DPRD Wajo memilih memperkuat pondasi—bukan pencitraan. (*)
Tinggalkan Balasan