Kemenkum Borong 2 Gold PRI Award 2026, Strategi Digital Jadi Senjata Bangun Trust Publik

Yogyakarta, Katasulsel.com — Branding lembaga pemerintah kini tak lagi sekadar formalitas. Di era serba digital, reputasi dibangun lewat konten, engagement, dan konsistensi pesan.

Itu yang dipraktikkan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum) hingga sukses memborong dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards 2026.

Penghargaan tersebut diumumkan dalam malam penganugerahan yang digelar di Taman Budaya Embung Giwangan, Jumat (13/2/2026).

Dua kategori yang dimenangkan bukan kelas “receh”. Kemenkum menyabet Gold untuk Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial melalui kanal YouTube resminya. Satu lagi, Gold pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile lewat karya bertajuk Hukum Asli Indonesia.

Dari Bahasa Regulasi ke Bahasa Rakyat
Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum, Ronald Lumbuun, menegaskan komunikasi hukum tak boleh lagi kaku dan elitis.

“Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan.

Strategi ini menjadi game changer. Di tengah derasnya arus informasi dan rendahnya literasi hukum, pendekatan digital dinilai lebih efektif untuk menjembatani gap antara regulasi dan masyarakat.

Alih-alih hanya menayangkan siaran pers tekstual, kanal YouTube Kemenkum kini diisi beragam konten: sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi SDM.

Formatnya dibuat lebih visual, komunikatif, dan user-friendly.

Digitalisasi Komunikasi, Bukan Sekadar Gimmick

Ronald menekankan, transformasi digital bukan sekadar ikut tren, melainkan bagian dari strategi memperluas akses informasi hukum.

Platform digital dimanfaatkan agar informasi dapat diakses lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan dikemas dengan pendekatan storytelling yang lebih engaging.

Di tengah tuntutan transparansi publik, komunikasi yang efektif menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun trust.

Apalagi bagi lembaga yang mengurusi regulasi dan layanan hukum, kepercayaan adalah aset utama.

“Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan,” tegasnya.

Ia juga menyebut capaian dua Gold tersebut sebagai hasil kerja kolektif tim komunikasi, bukan kerja satu-dua orang.
PRIA, Barometer Industri Humas
Sebagai informasi, PR INDONESIA Group menggelar PR INDONESIA Awards sejak 2016.

Ajang ini menjadi salah satu barometer kinerja komunikasi dan kehumasan di Tanah Air, dengan proses penjurian yang melibatkan praktisi serta akademisi komunikasi nasional.

Capaian Kemenkum ini sekaligus menunjukkan bahwa instansi pemerintah kini makin adaptif dalam mengelola reputasi di ruang digital.

Bukan lagi sekadar formalitas protokoler, tetapi masuk ke ranah strategi komunikasi yang terukur dan berdampak.

Di level daerah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat strategi komunikasi, memperluas jangkauan informasi, serta memastikan setiap kebijakan dan program tersampaikan secara tepat, cepat, dan akurat.

Dengan dua Gold di tangan, Kemenkum memberi sinyal jelas: komunikasi hukum tak lagi eksklusif. Ia harus inklusif, adaptif, dan relevan. Di era digital, siapa yang piawai mengelola narasi, dialah yang memimpin percakapan. (*)