“Menjaga Warisan, Menempa Masa Depan”(NasDem Sulsel di Tangan Syahruddin Alrif)

Zulkarnain Hasanuddin, SE, MM.
(Eks. Komisioner KPU Kab. Majene / Founder Garansi Institute Sulbar)

DALAM perjalanan politik, pergantian kepemimpinan tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu memuat makna, menyimpan pesan, dan menandai sebuah fase baru—entah sebagai kelanjutan yang matang atau sebagai koreksi atas masa lalu. Pergantian nahkoda Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan dari Rusdi Masse (RMS) kepada Syahruddin Alrif—yang lebih dikenal publik dengan sapaan KK Sahar—harus dibaca dalam bingkai itu: sebagai peristiwa politik yang sarat simbol, penuh beban sejarah, sekaligus menyimpan harapan baru.

NasDem Sulsel bukan partai kecil yang sedang belajar berjalan. Ia adalah kekuatan politik mapan yang pada Pemilu 2024 tampil sebagai pemenang dan berhasil menempatkan kader terbaiknya memimpin DPRD Sulawesi Selatan. Prestasi ini tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari akumulasi strategi panjang, konsistensi organisasi, serta kepemimpinan yang kuat dan teruji. Di balik capaian itu, nama Rusdi Masse berdiri sebagai figur sentral—arsitek politik yang berhasil meramu kekuatan struktural, elektoral, dan kultural NasDem Sulsel.

Karena itu, menggantikan RMS bukan sekadar soal regenerasi. Ia adalah soal keberanian menghadapi standar tinggi, ekspektasi publik, dan ingatan kolektif partai yang masih segar. Di sinilah makna penunjukan KK Sahar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem menjadi relevan untuk dibaca lebih dalam. Keputusan ini tidak bisa dilihat sebagai pengisian kursi kosong semata, tetapi sebagai kalkulasi politik yang matang dan strategis.

Syahruddin Alrif bukan figur yang muncul secara instan. Jauh sebelum ia dipercaya memimpin DPW NasDem Sulsel, ia telah lama berada di jantung kerja-kerja partai, mendampingi RMS sebagai sekretaris. Posisi ini bukan posisi simbolik, melainkan ruang belajar paling intens dalam memahami anatomi kekuasaan, dinamika internal partai, serta medan politik Sulawesi Selatan yang kompleks dan berlapis.

Dalam politik, menjadi orang kedua sering kali lebih berat daripada menjadi orang pertama. Ia harus memahami kehendak pemimpin, membaca arah angin politik, sekaligus menjaga soliditas organisasi. Pengalaman itu memberi KK Sahar keunggulan yang tidak dimiliki banyak pemimpin baru: ia tidak memulai dari nol. Ia memulai dari pemahaman.

Lebih jauh, karier politik KK Sahar juga menunjukkan satu hal penting: bahwa kekuasaan yang ia raih adalah hasil proses panjang, bukan loncatan sesaat. Dari Wakil Ketua DPRD Sulsel, kini menjabat sebagai Bupati Sidrap periode 2025–2030, ia menapaki jalur politik secara bertahap, terukur, dan konsisten. Dalam dunia politik yang kerap tergoda jalan pintas, perjalanan semacam ini menjadi nilai tersendiri.

Apa yang membedakan politisi yang sekadar berkuasa dengan politisi yang mampu memimpin adalah pengalaman organisasi. Dalam konteks ini, KK Sahar memiliki rekam jejak yang relatif lengkap. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Sulsel, Wakil Ketua HIPMI Sulsel, hingga Sekretaris PP Muhammadiyah. Tiga ruang yang berbeda, tetapi sama-sama keras dalam mendidik karakter.

KNPI membentuk sensitivitas sosial dan kemampuan membaca generasi muda. HIPMI menempa naluri kewirausahaan dan manajemen organisasi. Muhammadiyah mendidik etika, disiplin moral, dan orientasi pengabdian. Perpaduan ketiganya membentuk sosok politisi yang tidak hanya piawai berstrategi, tetapi juga memiliki fondasi nilai.

Inilah yang sering luput dari pembacaan politik jangka pendek. Politik bukan sekadar soal menang dan kalah dalam pemilu, tetapi tentang kemampuan mengelola perbedaan, membangun konsensus, dan menjaga kepercayaan publik. Pengalaman organisasi yang panjang membuat KK Sahar relatif matang dalam menghadapi kompleksitas itu.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa RMS meninggalkan “warisan besar” bagi NasDem Sulsel. Warisan itu bukan hanya berupa kursi legislatif atau jabatan struktural, tetapi juga standar kepemimpinan dan ekspektasi elektoral. Dalam politik, warisan semacam ini sering kali menjadi pedang bermata dua: ia bisa menjadi modal awal, tetapi juga tekanan psikologis yang berat.

DPP NasDem tentu menyadari hal ini. Karena itu, pilihan kepada KK Sahar harus dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan sekaligus menyiapkan regenerasi. Ia diharapkan bukan hanya mampu melanjutkan strategi RMS, tetapi juga mampu menyesuaikannya dengan tantangan baru: perubahan perilaku pemilih, dinamika politik nasional dan daerah, hingga tuntutan publik yang semakin kritis. Dalam bahasa filosofis, NasDem Sulsel hari ini berada pada fase “menjaga api” sekaligus “menyalakan arah”. Api kemenangan harus tetap menyala, tetapi arah perjuangan harus terus diperbarui agar tidak terjebak pada romantisme masa lalu.

Pengalaman KK Sahar sebagai Bupati Sidrap menjadi referensi penting dalam membaca arah kepemimpinannya ke depan. Di tengah banyaknya kepala daerah yang tenggelam dalam rutinitas birokrasi, Sidrap justru tampil sebagai salah satu daerah yang cukup mencolok di Sulawesi Selatan. Program-program yang pro-rakyat, pendekatan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, serta keberanian mengambil kebijakan populis menjadi ciri yang mudah dikenali.

Kedekatan dengan rakyat bukan sekadar strategi pencitraan. Ia adalah modal politik jangka panjang. Dalam konteks partai, hal ini penting karena NasDem Sulsel tidak hanya membutuhkan mesin politik yang kuat, tetapi juga figur yang mampu menjadi jembatan antara elite partai dan akar rumput.

Jika pola kepemimpinan di Sidrap ini dapat direplikasi dalam skala partai, maka NasDem Sulsel berpeluang mempertahankan bahkan memperluas basis dukungannya. Politik yang terlalu elitis selalu berisiko kehilangan sentuhan sosial, sementara politik yang membumi cenderung lebih tahan uji.

Part 2