Makassar, katasulsel.com — Angkanya kecil. Tapi pesannya besar.
Pemerintah Kabupaten Wajo hanya menerima Rp35 juta dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Satu kategori: laju pertumbuhan PDRB.
Tapi di balik angka itu, ada ambisi yang jauh lebih besar—menggerakkan ekonomi lewat UMKM.
Minggu malam, 29 Maret 2026. Di Lapangan Upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Bupati Wajo, Andi Rosman, naik ke panggung.
Simboliknya sederhana: penghargaan diserahkan, foto diambil, tepuk tangan terdengar.
Selesai?
Belum.
Karena angka Rp35 juta itu bukan tujuan. Itu hanya “trigger”.
Yang lebih penting: angka pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).
Meski tidak disebutkan rinciannya di forum itu, satu hal jelas—Wajo masuk kategori daerah dengan laju pertumbuhan yang dianggap “layak diapresiasi”.
Artinya, ekonomi bergerak.
Ada aktivitas. Ada transaksi. Ada perputaran uang.
Dan di situlah Wajo membaca peluang.
Fokusnya langsung diarahkan ke satu sektor: UMKM.
Bukan tanpa alasan.
UMKM adalah “mesin ekonomi riil”:
Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar
Perputaran uang cepat
Tahan krisis
Menyentuh langsung masyarakat bawah
Kalau PDRB tumbuh, tapi UMKM stagnan—itu alarm.
Wajo tidak mau di titik itu.
Andi Rosman langsung pasang target tinggi:
UMKM naik kelas.
Bukan sekadar bertahan.
Bukan sekadar hidup.
Tapi naik level:
Dari lokal → nasional → internasional.
Di sinilah permainan angka berubah.
Rp35 juta hanya simbol.
Karena real ekonomi UMKM bukan puluhan juta—
tapi bisa tembus miliaran hingga triliunan rupiah dalam agregat.
Satu UMKM mungkin kecil.
Tapi ribuan UMKM? Itu kekuatan ekonomi.
Masalah klasiknya jelas:
Skala usaha kecil
Akses pasar terbatas
Branding lemah
Digitalisasi tertinggal
Kalau ini tidak dibenahi, pertumbuhan PDRB hanya jadi angka makro—tidak terasa di bawah.
Makanya, strategi Wajo mulai diarahkan:
Pertumbuhan harus ditarik ke bawah.
Bukan hanya naik di grafik, tapi juga hidup di lapangan.
“Ini hasil kerja sama,” kata Andi Rosman.
Kalimat normatif. Tapi dalam konteks ekonomi daerah, itu berarti:
Pemerintah sebagai regulator
Pelaku usaha sebagai eksekutor
Pasar sebagai penentu akhir
Kalau salah satu lemah—rantai putus.
Yang menarik, Wajo tidak berhenti di euforia penghargaan.
Justru menjadikannya sebagai “bahan bakar”.
Karena dalam logika pembangunan:
Pertumbuhan tanpa UMKM = timpang
UMKM tanpa akses pasar = stagnan
Wajo mencoba menjahit dua hal itu sekaligus.
Pertanyaan berikutnya lebih tajam:
Apakah UMKM Wajo siap menembus pasar nasional?
Apalagi internasional?
Karena di level itu, yang bermain bukan hanya produk—
tapi kualitas, standar, kemasan, hingga konsistensi supply.
Satu hal yang pasti—
Rp35 juta tidak akan mengubah ekonomi Wajo.
Tapi arah kebijakan bisa.
Dan saat ini, arah itu sudah jelas:
Menjadikan UMKM bukan pelengkap, tapi pemain utama.
Kalau berhasil, dampaknya bukan lagi puluhan juta.
Tapi bisa jadi—
lonjakan ekonomi yang benar-benar terasa di kantong masyarakat.
