Makassar, katasulsel.com — Sinyalnya makin jelas. Pergerakan di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Makassar mulai terasa.
Bukan sekadar mutasi biasa.
Ada evaluasi. Ada penilaian. Ada arah baru.
Pergeseran jabatan kini disiapkan sebagai bagian dari upaya mempercepat kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih adaptif, produktif, dan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Di balik langkah ini, ada instruksi langsung dari Munafri Arifuddin.
Ia meminta pemetaan menyeluruh.
Dari pejabat eselon II, III, hingga IV.
Semua dinilai.
Semua diukur.
Kepala BKPSDM Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, menyebut evaluasi ini bukan tiba-tiba. Ini bagian dari komitmen yang sudah diteken para pejabat sejak awal, lewat fakta integritas.
“Data kinerja pejabat sedang dipetakan. Ini jadi dasar pengambilan keputusan strategis,” jelasnya.
Artinya?
Tak ada lagi posisi yang aman tanpa kinerja.
Rotasi jabatan yang disiapkan pun bukan sekadar “penyegaran”. Ini soal performa.
Soal siapa yang layak bertahan.
Dan siapa yang harus bergeser.
“Penempatan pejabat ke depan berbasis kompetensi dan capaian kerja,” tegas Kamelia.
Lebih jauh, rotasi ini akan menyentuh hingga level paling bawah.
Camat.
Lurah.
Garis depan pelayanan publik.
Bagi Munafri, birokrasi tak boleh lagi berjalan di tempat. ASN dituntut bukan hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga menghadirkan solusi dan inovasi.
Bahasa sederhananya: kerja harus terasa.
Bukan hanya di atas kertas.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan keras—bahwa evaluasi berbasis kinerja akan menjadi budaya baru di Makassar.
Siapa yang tak mampu beradaptasi?
Siap-siap tersingkir.
Siapa yang bekerja maksimal?
Peluangnya terbuka.
Kini, publik tinggal menunggu.
Kapan rotasi itu benar-benar diumumkan.
Dan siapa saja yang akan bergeser dari kursinya. (*)
