Sidrap, katasulsel.com – Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, berada pada fase awal konsolidasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif, yang telah menjabat sekitar 11 bulan sejak dilantik menggantikan H. Dollah Mando. Di tengah periode transisi tersebut, indikator makro sosial menunjukkan sinyal yang relatif stabil: tingkat kemiskinan Sidrap kembali menurun dan mencatat capaian terbaik dalam enam tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk miskin Sidrap pada 2025 berada di angka 4,91 persen, atau sekitar 15.200 jiwa penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan Rp 472.303 per bulan. Angka ini melanjutkan tren penurunan kemiskinan sejak 2020, sekaligus menempatkan Sidrap dalam kelompok daerah dengan low poverty incidence di Sulawesi Selatan.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, capaian tersebut merefleksikan terjaganya stabilitas sosial pada fase awal pemerintahan baru—sebuah kondisi yang tidak selalu mudah dipertahankan dalam masa transisi kepemimpinan daerah.
Kedalaman Kemiskinan Terkendali
Lebih jauh, kualitas penurunan kemiskinan Sidrap tercermin pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Pada 2025, Sidrap mencatat P2 sebesar 0,15, menempatkannya di peringkat keempat terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Secara teknokratik, indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Sidrap relatif dekat dengan garis kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan di Sidrap bersifat dangkal (shallow poverty) dan belum mengarah pada kemiskinan ekstrem yang berisiko menimbulkan eksklusi sosial berkepanjangan.
Meski peringkat P2 Sidrap turun dibandingkan 2024—saat berada di posisi terendah se-Sulsel—nilai absolut yang tetap rendah menunjukkan bahwa ketimpangan di kelompok miskin masih dalam kendali kebijakan publik.
Kontinuitas Kebijakan dan Ujian Kepemimpinan
Penurunan kemiskinan tersebut tidak lahir dalam ruang hampa. Sebagian merupakan hasil akumulasi kebijakan lintas periode, terutama pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan penguatan ekonomi lokal yang selama ini menjadi tulang punggung struktur ekonomi Sidrap.
Namun, dalam kerangka governance transition, kepemimpinan Syaharuddin Alrif kini diuji pada kemampuan menjaga policy continuity sekaligus melakukan policy refinement—memperbaiki arah kebijakan agar penurunan kemiskinan tidak stagnan secara kuantitatif, tetapi meningkat secara kualitas.
Sebagai daerah agraris sekaligus penyangga pangan Sulawesi Selatan, Sidrap memiliki modal struktural yang relatif kuat. Tantangannya bergeser dari sekadar menjaga produksi menuju penciptaan nilai tambah ekonomi, distribusi pendapatan yang lebih merata, serta peningkatan produktivitas rumah tangga petani dan pelaku usaha mikro perdesaan.
Dari Statistik ke Intervensi Presisi
Meski secara komparatif Sidrap berada pada posisi aman, angka 15.200 jiwa penduduk miskin tetap menjadi catatan penting dalam perencanaan kebijakan. Dalam paradigma pembangunan modern, kemiskinan tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan pendapatan, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan dasar, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas perlindungan sosial.
Publik kini menanti bagaimana Pemerintah Kabupaten Sidrap di bawah kepemimpinan Syaharuddin Alrif menerjemahkan data statistik tersebut ke dalam kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy)—baik melalui pendekatan kewilayahan, sektoral, maupun intervensi afirmatif bagi kelompok rentan.
Bersambung…
Tinggalkan Balasan