Setahun SAR–Kanaah, 87,7 Persen Warga Sidrap Angkat Jempol

JAKARTA – Politik itu soal persepsi. Tapi persepsi lahir dari rasa. Dan rasa warga Sidrap setahun terakhir tampaknya cenderung positif.

Di forum pemaparan survei yang digelar di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026), Kabupaten Sidenreng Rappang ikut disebut dengan angka yang tak main-main: 87,7 persen tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah.

Rilis itu disampaikan JNK Research and Consulting, lembaga yang berada dalam jejaring Charta Politika Indonesia. Direktur JNK, Ananda Purba, menyebut secara terbuka bahwa dalam satu tahun kepemimpinan pasangan SAR–Kanaah, tingkat kepuasan warga menyentuh 87,7 persen.

Dalam standar survei opini publik, angka itu masuk kategori sangat baik.

Setahun memang belum lama. Tapi cukup untuk mengukur apakah janji kampanye berubah menjadi kerja konkret. Di Sidrap, beberapa sektor strategis menjadi etalase kinerja. Infrastruktur digenjot.

Ruas jalan kabupaten diperbaiki. Jaringan irigasi direhabilitasi. Penataan permukiman dan akses air bersih masuk prioritas APBD 2025. Bagi daerah agraris, irigasi bukan sekadar proyek fisik. Itu urat nadi ekonomi.

Di sektor pertanian, produktivitas padi meningkat. Distribusi pupuk subsidi diperketat pengawasannya. Penyuluhan diperkuat.

Jika petani merasa diperhatikan, biasanya grafik kepuasan ikut terdongkrak. Sidrap yang dikenal sebagai lumbung pangan memang menjadikan sawah sebagai panggung utama.

Birokrasi pun disentuh. Digitalisasi layanan administrasi dipercepat. Sistem pelayanan terpadu ditata ulang untuk memangkas prosedur yang berbelit. Dalam istilah populer: potong “red tape”. Langkah ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi perubahan kultur kerja agar lebih transparan dan akuntabel.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, sarana prasarana sekolah dibenahi, akses layanan puskesmas dan rumah sakit daerah diperluas. Program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu tetap dijaga.

Pada saat yang sama, pengendalian inflasi dan pemberdayaan UMKM digerakkan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bantuan sosial berbasis desa menopang daya beli masyarakat.

Namun, angka 87,7 persen bukan tanpa catatan. Survei yang tinggi di tahun pertama kerap disebut sebagai fase “honeymoon politik”. Ekspektasi publik masih hangat. Program baru terasa segar. Tantangan sebenarnya justru dimulai saat harapan naik level.

Pemerataan pembangunan antarwilayah dan penciptaan lapangan kerja menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya tuntas.

Infrastruktur dan pertanian bisa menjadi fondasi, tetapi pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuntut penciptaan nilai tambah dan investasi yang mampu membuka peluang kerja baru.

Bupati Syaharuddin Alrif sebelumnya menegaskan bahwa tahun kedua akan menjadi fase percepatan program prioritas dan konsolidasi pembangunan berkelanjutan. Dalam bahasa yang lebih lugas: tidak boleh kendor.

Sidrap kini punya angka yang kuat sebagai modal politik.

Tetapi dalam realitas pemerintahan, mempertahankan kepercayaan jauh lebih sulit daripada meraihnya. Survei bisa menjadi cermin, namun konsistensi kebijakan dan distribusi manfaatlah yang menentukan apakah angka 87,7 persen itu akan bertahan—atau justru diuji waktu. (*)