Jakarta, katasulsel.com – Meskipun tak tergolong dalam barisan pendukung Prabowo pada Pemilu 2024, posisi Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) seolah tetap kukuh, tak tergoyahkan. Berbeda dengan banyak BUMN lainnya yang telah mengalami perombakan, Darmo—begitu ia disapa—seakan terus diperkuat posisinya dan tetap menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan penyedia listrik tersebut.
Namun, posisi Darmo yang semakin kokoh ini tak lepas dari perhatian banyak pihak. Indikasi adanya praktik penyalahgunaan wewenang (abuse of power) mulai terendus, terutama setelah beberapa perombakan di tubuh PLN dalam beberapa waktu terakhir.
Sumber internal di PLN Pusat mengungkapkan, menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H, Darmo melakukan perombakan di Direksi dan Komisaris PLN Batam, anak perusahaan PLN, serta di PLN Nusantara Power Construction (NPC), perusahaan subholding PLN.
“Padahal, waktu itu alasan kenapa dua posisi Direksi di PLN Nusantara Power yang kosong belum diisi adalah menunggu arahan dari Danantara. Lagi pula, hingga saat ini, RUPS PLN Holding belum dilakukan. Ada tujuh Direksi yang hingga kini belum menerima SK setelah perpanjangan masa jabatan Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly pada November lalu,” jelas sumber tersebut.
Namun, kenyataannya, ketika posisi-posisi penting di subholding PLN itu masih kosong, justru yang terjadi adalah perombakan di bagian lain yang sudah terisi pejabatnya.
“Anehnya, menjelang akhir Maret, tepat dua atau tiga hari sebelum Lebaran, terjadi perombakan di Direksi dan Komisaris PLN Batam, serta penggantian Direksi di PLN Nusantara Power Construction. Ini menjadi pertanyaan, apa kepentingannya di balik semua ini?” tambah sumber.
Salah satu yang menarik perhatian adalah penggantian posisi Direksi PLN NPC—yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk PLN—dengan mantan General Manager PLN UID Jawa, Agung Murdifi. Murdifi seharusnya pensiun pada 1 April 2025, namun dipilih menggantikan pejabat sebelumnya meskipun tidak ada masalah dengan pejabat yang diganti.
“Seharusnya, jika memang perlu pergantian, dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Tapi ini terkesan seperti Darmo ingin menunjukkan kekuasaannya dengan menempatkan orang-orangnya, meskipun harus mengorbankan pegawai lainnya yang telah bekerja dengan baik,” kritik sumber tersebut.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, juga mengungkapkan keheranannya atas situasi ini. Menurutnya, banyak hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir terkait posisi Darmawan Prasodjo di PLN.
“Kenapa ada perombakan di BUMN besar lainnya seperti Pertamina, Garuda, dan Bulog, sementara PLN tidak? Ini janggal,” kata Yudhistira. “Kami juga percaya bahwa ada banyak orang yang lebih mumpuni di negeri ini untuk mengisi posisi Dirut PLN. Tetapi kenyataannya, Darmo bisa bertahan meski sudah lama menjabat sejak era Presiden Jokowi.”
Tak hanya itu, Yudis dan tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga sudah melaporkan dugaan korupsi di PLN pada era kepemimpinan Darmo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun hingga kini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Kami tetap optimis bahwa berbagai persoalan di PLN akan terbongkar dan dibawa ke ranah hukum, mengikuti jejak BUMN lainnya. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” tutup Yudhistira. (*)