Belasan Honorer Perawat dan Dokter di RS Arnum Rappang “Merana” 7 Bulan Tak Terima Gaji

SIDRAP, Katasulsel.com — Belasan honorer perawat dan dokter di Rumah Sakit Arifin Nu’mang (RS Arnum) Rappang merana karena gaji mereka tidak kunjung dibayarkan sejak Mare 2025.

Berdasarkan informasi yang masuk ke redaksi Rabu, 27 Agustus 2025. Belasan perawat di RS tersebut sudah tujuh bulan tidak menerima gaji.

Baca Juga

Satreskrim Polres Sidrap Bongkar Modus “Segitiga Solar”, Narapidana Tipu Puluhan Juta dari Dalam Penjara

01 Jun 2025

“Gaji kami tidak dibayarkan dengan alasan tidak masuk data base Badan Kepegawaian Nasional,” ujar salah satu perawat yang namanya enggang disebut.

Dikatakannya bahwa sebelumnya mereka menerima insentif sebesar Rp600 ribu setiap bulan yang dibayarkan melalui dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Namun sejak April hingga hari ini sudah tidak perna menerima insentif sepersen pun,” ucapnya.

Baca Juga

Pertama Kali, Bupati Syaharuddin Pimpin Upacara HUT Bhayangkara ke-79 Sidrap

01 Jul 2025

Tak hanya itu, jasa rujukan pasien dari klaim BPJS Kesehatan juga ada pemotongan sebesar 20 persen dari Rp600 ribu setiap sekali rujukan.

“Insentif bulanan sudah tidak ada. Begitu juga jasa rujukan selalu dipotong 20 persen. Jadi kita terima hanya Rp480 ribu,” katanya dengan nada kecewa.

Selain belasan perawat, juga terdapat dua dokter tenaga sukarela insentifnya sebesar Rp2 juta per orang belum dibayar sejak Januari 2025.

“Yah, insentif kami selama Januari 2025 belum terbayarkan. Tapi mau di apa, kita tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya dengan nada sedih sambil menyampaikan harapan adanya pembayaran.

Terpisah, Kepala TU RS Arnum Rappang, Suparta menyampaikan tak menampik hal tersebut. Ia mengakui aturan yang ada sekarang berada dengan dulu.

“Betul, sekarang itu. Kami tidak punya dasar meberikan honore kepada mereka yang namanya tidak masuk dalam data base BKN, kecuali ada aturan baru, insya allah kami pasti bayarkan,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa untuk sukarela yang tidak masuk data base BKN tetap diberikan jasa, tapi bukan istilah honorer.

“Untuk pemotongan 20 persen pasien rujukan. Itu ada pembagian berdasarkan hasil kesepakatan, 10 persen ke bagian administrasi dan 10 nya ke opname yang perna menangani pasien rujukan,” jelasnya.

Dia juga berharap adanya aturan baru agar mereka segera dibayarkan insentifnya yang belum masuk data base BKN.

“Beda dengan honorer yang sudah masuk data base BKN sebelum bekerja kita sudah bayarkan insentifnya,” tandasnya.

Editor: Tipue Sultan