Jakarta, Katasulsel.com — Satu bulan setelah pecahnya konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, peta geopolitik global berubah drastis.
Serangan udara terkoordinasi yang menyasar fasilitas nuklir, sistem pertahanan rudal, hingga pusat komando Iran menjadi titik balik dari kegagalan diplomasi panjang di meja perundingan Jenewa.
Yang terjadi kemudian bukan lagi sekadar ketegangan.
Ini adalah eskalasi militer terbuka dengan implikasi global.
Iran membalas. Pangkalan militer AS diserang. Wilayah Israel ikut menjadi target. Dalam hitungan hari, konflik berubah menjadi open conflict dengan intensitas tinggi.
Data dari Hengaw Organization for Human Rights mencatat, dalam 10 hari pertama saja, sedikitnya 4.300 orang tewas. Mayoritas adalah personel militer Iran. Namun korban sipil tetap tak terhindarkan—termasuk anak-anak sekolah di Provinsi Hormozgan.
Dalam setiap perang, statistik selalu dingin. Tapi di balik angka itu, ada realitas yang lebih keras:
krisis kemanusiaan yang terus membesar.
Efek Domino: Dari Medan Perang ke Ekonomi Dunia
Konflik ini tidak berhenti di Timur Tengah.
Gangguan di Selat Hormuz—jalur vital distribusi energi dunia—langsung memicu efek domino ke ekonomi global.
Harga minyak melonjak. Pasokan terganggu.
Dan negara-negara importir energi, termasuk Indonesia, mulai merasakan tekanan.
Dalam konteks ini, perang tidak lagi menjadi isu luar negeri.
Ia berubah menjadi isu domestik—menyentuh daya beli, inflasi, hingga stabilitas ekonomi.
Survei: Publik Indonesia Ambil Sikap Tegas
Di tengah eskalasi tersebut, tiga lembaga survei nasional—Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, dan SaifulMujani Research & Consulting—mencoba membaca arah opini publik.
Hasilnya tegas. Bahkan nyaris tanpa ambiguitas.
Sebanyak 83,1% responden menyatakan menolak serangan AS–Israel ke Iran.
Rinciannya:
60,1% tidak setuju
23% sangat tidak setuju
Sebaliknya, dukungan terhadap serangan tersebut nyaris tidak signifikan:
0,2% sangat setuju
4,7% setuju
Sisanya berada di posisi netral atau tidak menjawab.
Dalam bahasa politik, ini disebut overwhelming majority—mayoritas yang begitu dominan hingga sulit ditantang oleh narasi tandingan.
Lebih dari Sekadar Opini: Ini Sikap Moral Politik
Penolakan publik Indonesia tidak berdiri di satu faktor.
Ada dua dimensi utama:
Dimensi Ekonomi
Kenaikan harga energi dan ancaman inflasi membuat publik melihat perang sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas hidup.
Dimensi Kemanusiaan
Serangan terhadap wilayah sipil memperkuat persepsi bahwa konflik ini telah melampaui batas proporsionalitas.
Dalam perspektif ini, publik Indonesia menunjukkan apa yang disebut sebagai moral positioning—sikap politik berbasis nilai, bukan sekadar kepentingan.
Tekanan Internasional Menguat
Kecaman tidak hanya datang dari publik.
Kepala HAM PBB, Volker Türk, secara terbuka mengecam serangan yang dilakukan semua pihak.
Pernyataannya sederhana, tapi tajam:
dalam setiap konflik bersenjata, warga sipil selalu menjadi korban utama.
Ini menjadi pengingat bahwa di tengah kalkulasi militer dan strategi geopolitik, ada dimensi yang sering terpinggirkan:
nilai kemanusiaan.
Indonesia Pilih Jalur Diplomasi
Pemerintah Indonesia mengambil posisi yang relatif konsisten:
de-eskalasi.
Melalui Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyerukan penghentian operasi militer oleh AS dan Israel, serta meminta Iran menahan diri.
Ini mencerminkan pendekatan klasik diplomasi Indonesia:
bebas aktif—tidak berpihak secara militer, tapi aktif mendorong perdamaian.
Dalam konteks global yang semakin terpolarisasi, posisi ini menjadi bentuk strategic neutrality.
Kesimpulan: Perang yang Ditolak, Tapi Dampaknya Tak Terhindarkan
Konflik AS–Israel vs Iran mungkin terjadi jauh dari Indonesia.
Namun dampaknya terasa dekat.
Harga energi naik. Ketidakpastian global meningkat.
Dan yang paling penting—kesadaran publik tentang pentingnya perdamaian semakin menguat.
Survei menunjukkan satu hal yang jelas:
mayoritas rakyat Indonesia menolak perang.
Bukan hanya karena dampaknya.
Tapi karena prinsip.
Di tengah dunia yang semakin keras, publik Indonesia memilih berdiri di satu sisi:
sisi kemanusiaan. (*)
