Pangkep Amankan Pesisirnya, Mangrove Tekolabbua Resmi Jadi Kawasan Konservasi

MAKASSAR — Mangrove di Kelurahan Tekolabbua, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), kini resmi menjadi kawasan konservasi pesisir. Secara administratif, semuanya tampak rapi: ada SK bupati, ada luasan hektare, ada pengelola, ada mitra swasta.

Tapi cerita menariknya justru ada di belakang kertas keputusan itu.

Pemerintah Kabupaten Pangkep menetapkan kawasan tersebut melalui Keputusan Bupati Pangkep Nomor 1059/2025, diteken pada 17 November 2025. Kawasan konservasi pesisir itu mencakup 24 hektare area penanaman mangrove dan 83 hektare area pencadangan.

Secara teknis, pengelolaan kawasan diserahkan kepada Kelompok Tani Nelayan Sejahtera, dengan pendampingan dan dukungan Kalla Group. Di titik ini, negara mengambil posisi sebagai pemberi legitimasi, sementara kerja lapangan—sejak awal—sudah lebih dulu berjalan.

Kepala Bidang Sumber Daya Laut dan Perikanan Dinas Perikanan Pangkep, Mursalim, tak menampik hal tersebut. Kawasan mangrove di Tekolabbua memang sebelumnya telah dikembangkan melalui program Aksi Mangrove Lestari yang dijalankan Kalla Group.

Dengan kata lain, konservasi ini bukan dimulai dari SK, melainkan dari praktik.

“Kawasan konservasi ini akan dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat,” kata Mursalim di Makassar, Selasa, 3 Februari 2026.

Di sinilah sisi lain yang jarang disorot. Mangrove di Tekolabbua tidak hanya diposisikan sebagai pagar alam penahan abrasi. Ia didorong menjadi ruang hidup: tempat belajar, tempat bekerja, dan tempat menggantungkan penghasilan.

Corporate Communication & Sustainability Department Head Kalla Group, Nadya Tyagita, menyebut program Aksi Mangrove Lestari telah berjalan sejak 2022. Hasilnya bukan sekadar foto tanam pohon.

Program itu membangun pusat edukasi dan pembibitan mangrove, dikelola oleh kelompok nelayan, dengan kapasitas produksi mencapai 100 ribu bibit per tahun. Angka ini penting, karena di situlah konservasi bertemu ekonomi.

Nelayan di Tekolabbua tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan di laut lepas. Mangrove menghadirkan ekosistem baru. Ikan, kepiting, dan biota pesisir lebih mudah dijangkau. Risiko melaut jauh berkurang. Biaya operasional turun.

“Nelayan tidak perlu lagi mencari ikan sampai ke tengah laut,” ujar Nadya.

Ini perubahan sunyi, tapi dampaknya nyata. Ketika mangrove tumbuh, jarak antara lingkungan dan kesejahteraan menjadi lebih dekat. Konservasi tidak lagi dipersepsikan sebagai larangan, melainkan sebagai modal hidup.

Bagi Pemkab Pangkep, penetapan kawasan konservasi ini sekaligus menandai perubahan pendekatan. Negara tidak selalu harus memulai dari nol. Ada kalanya pemerintah datang belakangan—untuk menguatkan, bukan menggantikan.

Tekolabbua menjadi contoh bagaimana inisiatif swasta, kelompok nelayan, dan kebijakan pemerintah bisa bertemu di satu titik. Tidak semua program lingkungan punya ujung ekonomi. Tapi di sini, mangrove diarahkan menjadi penopang pendapatan, ruang belajar, dan benteng pesisir sekaligus.

Pangkep mungkin tidak sedang membangun proyek raksasa. Tapi lewat mangrove Tekolabbua, ia sedang membangun sesuatu yang lebih pelan, lebih tahan lama, dan—kalau konsisten—lebih mengakar (edy)