10 Jabatan Pimpinan Tinggi Jeneponto Dibuka, Ini Cara Daftar

Jeneponto, Katasulsel.com – Pemerintah Kabupaten Jeneponto membuka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026. Sepintas, ini berita administratif biasa. Tapi jika ditelisik lebih dalam, ini adalah momen kritis bagi kualitas birokrasi daerah.

Sepuluh jabatan strategis siap diisi. Mulai dari Kepala Dinas Pendidikan hingga Sekretaris DPRD, semua posisi memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan daerah. Transparansi menjadi kata kunci. Kepala BKPSDM Jeneponto, Ahmad Saparuddin, menekankan bahwa seleksi harus kompetitif, profesional, dan berintegritas. Ini bukan sekadar formalitas, tapi upaya membangun fondasi birokrasi yang berdaya saing.

Dalam konteks ini, Selter menjadi alat ukur kualitas ASN di Jeneponto. Tidak cukup hanya loyal pada jabatan, tapi kompetensi manajerial dan rekam jejak menjadi pertimbangan utama. Melalui tahapan administrasi, penilaian rekam jejak, penulisan makalah, assessment center, hingga wawancara, pemerintah mencoba menjernihkan pemimpin yang hanya mengandalkan jaringan politik atau senioritas.

Lihat Juga:

Pangkep, Jeneponto, Enrekang Masih di Papan Atas Kemiskinan Sulsel

Pendaftaran dibuka 4–19 Februari 2026 secara daring. Artinya, kesempatan terbuka lebar, tidak ada alasan lagi bagi pejabat atau calon yang kompeten untuk tidak ikut. Bahkan peserta bisa mendaftar hingga tiga jabatan, memberi ruang bagi ASN yang benar-benar siap menghadapi tantangan lintas sektor.

Yang menarik, sepuluh jabatan yang dibuka bukan sekadar posisi administratif. Mereka adalah pemimpin yang akan menentukan arah pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, hingga pendapatan daerah. Kualitas dan integritas yang muncul dari proses seleksi ini akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan efektivitas birokrasi di Jeneponto selama beberapa tahun ke depan.

Disinilah pentingnya analisis politik birokrasi. Jika proses seleksi dijalankan dengan ketat dan transparan, pejabat yang terpilih bukan hanya kompeten, tapi mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke level lokal dengan hasil nyata. Sebaliknya, jika integritas dilemahkan, posisi strategis ini bisa menjadi ladang kepentingan pribadi atau politik sesaat, yang akhirnya merugikan masyarakat.

Dengan seleksi terbuka ini, Jeneponto sebenarnya sedang mengetes kualitas ASN sekaligus membangun ekosistem birokrasi yang modern dan profesional. Ini lebih dari sekadar pengisian jabatan. Ini adalah investasi jangka panjang bagi pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kita layak menunggu hasil seleksi ini dengan cermat. Karena di balik pengumuman administratif, tersimpan pertanyaan besar: Apakah Jeneponto mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang benar-benar visioner, berkompeten, dan akuntabel? Seleksi terbuka ini akan menjadi jawabannya. (*)