Penulis: Admin

Oleh : Michael H. Hadylaya (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi)

JIKA yang menjadi concern adalah maraknya ASN yang sontak menjadi komisaris, seharusnya tidak ada hubungannya juga dengan sekadar mempermasalahkan definisi komisaris independen. ASN tetap dapat menduduki komisaris tanpa ada embel-embel independennya

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) kembali menghadapi uji materiil di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini materi UU PT yang dipersoalkan adalah terkait keberadaan Komisaris Independen.

Pangkal persoalannya adalah maraknya aparatur sipil negara (ASN) yang menduduki jabatan dalam sebuah PT dengan alasan sebagai komisaris independen. Dalam tataran normatif, keberadaan komisaris independen dalam sebuah perseroan terbatas di Indonesia memang bukan hal baru. Mereka diperlukan, bahkan dalam beberapa konteks diwajibkan ada dalam sebuah perseroan terbatas, karena pentingnya persoalan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

Di negara berkembang, masalah GCG ini sangat penting karena biasanya tidak terdapat infrastruktur yang kuat dan long established yang terbiasa mengurusi tata kelola (McGee, 2009:3). Dalam hal ini, konsep komisaris independen ada untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi. Dalam prakteknya, bisa saja dewan komisaris dan direksi yang notabene sama-sama ditunjuk oleh pemegang saham dalam suatu rapat umum pemegang saham (RUPS) tidak menjalankan fiduciary duty secara baik. Penyebabnya bermacam faktor.
Loyalitas kepada pemegang saham mayoritas yang mendudukkan sang komisaris bisa saja mengaburkan fungsi komisaris. Jadi, untuk konteks ini konstruksi UU PT yang mengenal adanya komisaris independen merupakan sebuah hal yang sangat baik.

Namun, keberadaan komisaris independen dalam sebuah PT tertutup, yaitu non listed company, bukan sebuah kewajiban.

Pasal 120 ayat (1) UU PT menggunakan kata ‘dapat’, sehingga keberadaan komisaris independen sebetulnya fakultatif. Hal ini berbeda dengan perusahaan publik (listed company) yang diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014). Pengaturan UU PT terkait komisaris independen sebetulnya sudah cukup tepat dari sisi konseptual pengertian dan apa yang menjadi persyaratannya. Pasal 120 ayat (2) UU PT sudah mengatur bahwa komisaris independen sebagai pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Bahkan, dalam penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU PT sudah menjabarkan nature dari komisaris independen, yaitu tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan Komisaris lainnya. Jadi, tidak ada perosalan konstitusional di sana. Jika yang menjadi concern adalah maraknya ASN yang sontak menjadi komisaris, seharusnya tidak ada hubungannya juga dengan sekadar mempermasalahkan definisi komisaris independen. ASN tetap dapat menduduki komisaris tanpa ada embel-embel independennya.

Seharusnya, yang diuji materiil sampai ke MK adalah UU BUMN atau UU ASN sehingga aparatur sipil yang ada benar-benar secara murni dan konsekuen menjalankan peran luhurnya sebagai abdi negara. Namun, UU PT bukan tanpa catatan. Banyak terminologinya tidak konsisten atau bahkan dalam beberapa hal dianggap cukup jelas padahal perlu dielaborasikan secara lebih detail. Bahkan bisa membutuhkan aturan-aturan spesifik tersendiri.

Dalam konteks komisaris independen misalnya, adalah lebih tepat jika yang menjadi fokus adalah mengenai definisi afiliasi dan pemegang saham utama sebagaimana digunakan dalam Pasal 120 ayat (2) UU PT. Dua terminologi ini tidak memiliki penjabaran dalam UU PT sehingga rentan menimbulkan persoalan yuridis.

Soal penjelasan afiliasi, misalnya, hanya terkait dengan penilaian setoran saham dalam 34 ayat (2) UU PT yang perlu dilakukan oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU PT memang menjelaskan kriteria tidak terafiliasi tersebut. Namun, kriteria tidak terafiliasi dalam Pasal 34 ayat (2) UU PT tidak bisa dipakai secara umum untuk semua masalah yang ada terkait pengertian afiliasi karena ia hanya berada dalam penjelasan khusus untuk Pasal 34 ayat (2) UU PT.

Selain itu, penjelasan undang-undang tidak sepatutnya membuat norma baru. Pun dengan pemegang saham utama, seperti apa mereka? Apakah identik dengan pemegang saham mayoritas atau dengan pemegang saham pengendali, atau berbeda sama sekali? Tidak dibahas dalam UU PT. Memang ada aturan lain yang mengatur soal definisi ini, seperti dalam POJK Nomor 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, misalnya (POJK 42/2020).

Tapi, POJK 42/2020 hanya berlaku bagi perseroan terbatas yang go public. Artinya bagi perseroan terbatas yang tertutup (private company), definisi afiliasi dan pemegang saham utama itu masih remang-remang. Jika tujuan kita adalah perbaikan tata kelola di suatu perseroan terbatas dan memperbaiki konstruksi perundang-undangannya yang ada saat ini, salah kaprah jika uji materiil yang dilakukan terhadap UU PT. Kita lebih butuh amendemen UU PT atau setidak-tidaknya adanya peraturan pemerintah untuk mengatur kekosongan hukum yang masih tersisa dalam UU PT dengan materi yang jelas dan dapat diaplikasikan di lapangan, dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Artikel ini telah tayang di kabar24.bisnis.com
klik selengkapnya disini : https://kabar24.bisnis.com/read/20211001/16/1449123/opini-uji-materiil-uu-pt-dan-komisaris-independen

SIDRAP — Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 belangsung khidmat di Lapangan Kantor Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap, Jumat (1/10/2021).

Pada peringatan yang menerapkan protokol kesehatan tersebut, Dandim 1420 Sidrap, Letkol Inf Dodi Nur Hidayat bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara teks Pancasila dibacakan Ketua DPRD Sidrap, H.Ruslan.

Adapun naskah pembukaan  UUD 1945 dibaca Ketua I DPRD Sidrap, Andi Sugiarno Bahri, dan naskah ikrar dibacakan Wakil ketua II DPRD Sidrap, Kasman.

Selaku komandan upacara, Letda Inf Abdul Muis (Danramil 1420-01) Panca Lautang. Sebagai perwira upacara, Kepala Kesbangpol Sidrap, Indah Said Roem.

Upacara peringatan dihadiri Bupati Sidrap, H. Dollah Mando, Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf, Kapolres, AKBP Ponco Indriyo, Kajari Sidrap, Samsul Kasim, Wakil Ketua PN Sidrap, Santonius Tambunan, dan Sekda Sidrap, Sudirman Bungi, serta para kepala OPD lingkup Pemkab Sidrap.

Adapun peserta upacara terdiri dari pasukan Kodim 1420 Sidrap, Polres Sidrap, serta ASN Pemkab Sidrap dan Siswa Siswi Sekolah SMU/SMP/SD.

SIDRAP — Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Sidrap, disetujui DPRD setempat untuk menjadi peraturan daerah.

Persetujuan dinyatakan dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, Kamis (30/9/20212), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidrap.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan didampingi Wakil Ketua DPRD, A. Sugiarno Bahri dan Kasman. Bupati Sidrap, H. Dollah Mando bersama Wakil Bupati, H. Mahmud Yusuf dan unsur Forkopimda Sidrap, hadir dalam rapat.

Turut hadir, Sekda Sidrap, Sudirman Bungi, para staf ahli, asisten, para pimpinan OPD, para Kabag, serta undangan lainnya.

Rapat paripurna tersebut, mendengarkan laporan Banggar DPRD, dilanjutkan penandatanganan keputusan DPRD, dan penyerahan Rancangan Perda dari pimpinan DPRD ke Bupati Sidrap.

Ketua DPRD Sidrap, H. Ruslan dalam sambutannya mengatakan, penyerahan kembali rancangan perda usulan pemerintah daerah, merupakan manifestasi dari program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 yang telah disepakati melalu keputusan DPRD.

“Tentunya keputusan itu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan regulasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sebagai langkah penguatan peran dan fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator terhadap keseluruhan aktivitas masyarakat dan penyelenggara pemerintah,” sebutnya.

Sementara, Bupati Sidrap dalam pendapat akhirnya menjelaskan, rangkaian proses pembahasan yang telah dilaksanakan merupakan wujud sinergi positif penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

Khususnya, lanjutnya, pelaksanaan tata kelola keuangan supaya tetap sejalan dengan dinamika perkembangan kondisi dan tuntutan regulasi penyelenggara pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Proses dinamika pembahasan harus dipahami dan dimaknai sebagai wujud niat baik dan komitmen DPRD dan pemerintah daerah untuk menghasilkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dollah menyebutkan bahwa, pokok pokok substansi dari ranperda tersebut yang merupakan hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD di antaranya anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah.

“Draf final ranperda hasil pembahasan Banggar DPRD dan TAPD untuk ditetapkan menjadi perda yang baru saja mendapatkan persetujuan DPRD telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” lontar Dollah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum yang pada subtansisnya mengatur bahwa Ranperda terkait APBD serta pajak dan retribusi daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur Sulsel sebagai perwakilan pemerintah pusat.

“Melalui forum ini kami berharap hasil evaluasi tersebut dipahami dan dimaknai sebagai wujud persetujuan bersama. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian tanpa melalui proses pembahasan di tingkat DPRD, karena hasil evaluasi tersebut wajib dilaksanakan dan apabila tidak terlaksana akan melahirkan konsekuensi tidak dikeluarkannya nomor register perda oleh pemprov sehingga ranperda tersebut belum bisa ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah,” paparnya.

Terkait saran dan rekomendasi yang disampaikan anggota DPRD melalui pemandangan umum fraksi, rapat komisi dan rapat Banggar DPRD dan TAPD, akan menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan bupati tentang penjabaran pelaksanaan APBD Perubahan TA 2021.

“Atas nama pemerintah daerah menyampikan permohonan maaf sekiranya dalam rangkaian proses pembahasan ranperda ini terdapat kehilafan dan prilaku tutur kata yang kurang berkenan dihati, semoga hal ini menjadi koreksi dan introspeksi demi terbangunnya sinergi dan harmoni antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas rencana kebijakan strategis lainnya,” pungkas Dollah.

SIDRAP — Bupati Sidrap, H. Dollah Mando melepas tiga peserta asal Kabupaten Sidrap yang akan memperkuat kafilah Provinsi Sulsel di STQ (Seleksi Tilawatil Quran) tingkat nasional, Kamis (30/9/2021).

Pelepasan berlangsung di ruang kerja Bupati Sidrap, dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Sidrap, H. Muhammad Idris Usman.

STQ Nasional XXVI tahun 2021 akan dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, 14 Oktober hingga 23 Oktober mendatang.

Adapun, tiga peserta tersebut yakni Syamsul Alam pada cabang Hifdzil 30 juz putra, Ulfa Mufidah (Hifdzil 1 juz putri), dan Irma Juliana (Hafalan 100 hadis putri).

Mereka merupakan juara pertama cabang masing-masing pada gelaran STQ XXXII tingkat Provinsi Sulsel di Kabupaten Sidrap lalu.

Dollah Mando berpesan kepada ketiga peserta untuk memberikan kemampuan terbaik dan mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidrap di tingkat nasional.

“Tekun latihan, serta jangan lupa berdoa. Tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah mendapat hasil terbaik,” ujar Dollah.

Sementara Kabag Kesra Sidrap, Patriadi mengungkapkan sebelum berangkat ke Maluku Utara, para peserta tersebut akan menjalani training center.

“Peserta akan mengikuti training center di Makassar mulai 30 September-13 Oktober,” jelas Patriadi didampingi Kasubag Bina Mental Spiritual Kesra, Rusli.

SIDRAP — Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Bank Sulselbar, kepada seluruh camat, untuk selanjutnya disalurkan ke masyarakat, Rabu (29/9/2021).

Penyerahan berlangsung di ruang kerja Bupati Sidrap, Lantai III Kantor Bupati, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Bantuan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan dari PT Bank Sulselbar tersebut berupa 400 paket kebutuhan pokok.

Penyerahan disaksikan Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Sidrap, Zainal Abidin. Turut hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Andi Muhammad Faisal, Sekretaris Dinas Sosial, Andi Bahari Parawansa.

Paket kebutuhan bahan pokok itu sebelumnya diserahkan secara simbolis oleh Zainal Abidin kepada Bupati Sidrap, Dollah Mando.

Dollah Menyampaikan menyampaikan apresiasi kepada pihak Bank Sulselbar atas bantuan CSR tersebut. Kepada para camat, Dollah berpesan bantuan dibagikan kepada masyarakat secara tepat sasaran.

“Penyalurannya harus betul-betul selektif dan tepat sasaran kepada warga yang kurang mampu,” pesan Dollah. “Kalau bisa prioritaskan warga yang belum pernah mendapatkan bantuan.”

SIDRAP — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap siap melaksanakan ujian tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021.

Demikian dikemukakan Sekda Sidrap, Sudirman Bungi, saat memimpin rapat persiapan pelaksanaan tes seleksi SKD, di ruang kerjanya, Jumat (24/9/2021).

Rapat dihadiri Kepala BKPSDM, Faisal Sehuddin, Kepala BPBD, Siara Barang, Kadis Kesehatan, H.Basra, Sekretaris Kominfo, Andi Alauddin K. Turut hadir Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM, Irwan, Kabid Pengawasan Lalulintas Dishub, Arif Sirajuddin, Kabid Trantib Satpol PP, Kaharuddin, serta perwakilan instansi terkait.

Sesuai jadwal, tes SKD di Kabupaten Sidrap, dilaksanakan Sabtu 2 Oktober hingga Selasa 5 Oktober 2021. Pelaksanaan SKD dibagi dalam 3 sesi tiap hari, dengan titik lokasi Ruang Pola Lantai III Kantor Bupati Sidrap, Kompleks SKPD, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

“Pada intinya rapat kita gelar guna mempersiapkan segala sesuatunya, kita mengiginkan persiapan panitia telah rampung sebelum hari pelaksanaan, baik persiapan teknis, administrasi dan lain-lain,” ujar Sudirman.

Sementara Kepala BKPSDM Sidrap, Faisal Sehuddin pada rapat tersebut menyebutkan, sebanyak 1462 peserta akan mengikuti seleksi SKD di Kabupaten Sidrap. Sebelumnya, 240 peserta telah megikuti Seleksi SKD di BKN Regional IV Makassar beberapa waktu lalu.

“1462 peserta akan mengikuti tes SKD di Kabupaten Sidrap yang dibagi menjadi tiga sesi perhari dengan jumlah peserta sebanyak 125 orang, persesi dengan titik lokasi Ruang Pola Kantor Bupati Sidrap,” sebutnya.

Terkait masalah ketentuan bagi peserta, Faisal mengatakan, peserta tes seleksi SKD diwajibkan membawa surat keterangan bebas covid-19 swab test RT PCR/Rapid Antigen.

“Penyelenggaraan seleksi dengan tetap menggunakan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” jelasnya.

Faisal, manambahkan, untuk memasatikan transparannya hasil tes, peserta dapat melihat nilai hasil seleksi CAT secara livescoring melalui link youtube di: https://bit.ly/youtubebknmakassar

SIDRAP — Pengurus Karang Taruna Kabupaten Sidrap, menggelar kemah bhakti sosial dalam rangka memeriahkan milad yang ke-61 Karang Taruna, dengan tema “Konsisten Berkarya Untuk Bangsa”.

Acara digelar di Lapangan Upacara Kompleks Kantor SKPD, dibuka Bupati Sidrap, H. Dollah Mando didampingi Ketua Karang Karuna Kabupaten Sidrap, Muhammad Yusuf DM, Sabtu (25/9/2021).

Acara turut dihadiri, perwakilan Kodim 1420 dan Polres Sidrap, serta para asisten, kepala OPD dan camat.

Mengawali sambutannya, Muhammad Yusuf DM menjelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi berbasis pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Sosial.

“Karang Taruna adalah organisasi yang memiliki legalitas yang diatur dalam permensos, bahkan di dalam undang-undang desa, karang taruna diatur sebagai pendamping desa, jadi karang taruna selayaknya bekerjasama membangun sinergitas dengan pemerintah,” jelasnya.

Ia selanjutnya mengungkap, dalam momentum milad ini, Karang Taruna Sidrap telah melakukan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya, penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Wette’e dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka mendukung pemerintah dalam mengendalikan penyebaran covid-19.

Sementara, Bupati Sidrap dalam sambutannya mengucapkan apresiasi kepada Karang Taruna Sidrap yang telah berkontribusi dalam membantu pemerintah.

“Kontribusi Karang Taruna di Kabupaten Sidrap ini sangat kita rasakan dalam pemberdayaan pemuda dan masyarakat, UMKM, bakti sosial, serta keterlibatan membantu pemerintah dalam penanganan covid-19 seperti kegiatan vaksinasi untuk masyarakat,” ujarnya.

Dollah berharap Karang Taruna dapat terus eksis dalam berbagai kondisi sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaan karang taruna.

“Buktikan kepada masyarakat, bahwa karang taruna adalah wadah dari pada pemuda yang produktif dan mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi daerah kita ini. Termasuk dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif dan produktif di kabupaten sidrap. Selamat menjalankan kegiatan kemah bhakti sosial namun tetap senantiasa menjaga protokol kesehatan,” harapnya.

Selain kegiatan sosial, kegiatan kemah bhakti sosial dalam rangka Milad ke-61 Karang Taruna tersebut juga diisi berbagai macam lomba olah raga.

SIDRAP — Bupati Sidrap, H. Dollah Mando meninjau vaksinasi covid-19 di Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Maritengngae, Sabtu (25/9/2021).

Vaksinasi yang digelar Partai Gerindra itu merupakan dosis kedua, dilaksanakan di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap.

Selain di Watang Pulu dan Maritengngae, vaksinasi hari ini juga dilaksanakan serentak di Kecamatan Kulo, Baranti, Pitu Riawa, Pitu Riase, Dua Pitue, Watang Sidenreng, dan Tellu Limpoe.

Sementara di dua kecamatan lain, yakni Panca Lautang dan Panca Rijang, rencananya dilaksanakan besok, Ahad (26/9/2021).

Dollah Mando di kesempatan itu berpesan kepada warga agar tetap menjaga protokol kesehatan meskipun sudah menerima vaksinasi.

“Jangan lengah, tetap patuhi protokol kesehatan, sesalu berdoa agar diberi keselamatan,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra tersebut.

Sementara Sekretaris Gerindra Sidrap, Ir. Taufik Mawi dalam keterangannya menjelaskan, pada vaksinasi kedua itu sebanyak 2050 dosis vaksin yang terbagi di 11 kecamatan.

“Vaksinasi massal yang digelar DPC dan PAC Partai Gerindra Sidrap untuk masyarakat dalam rangka menyukseskan dan membantu program pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan wabah covid-19,” tutupnya.

SIDRAP — Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sidrap periode 2020-2025, resmi dilantik dan dikukuhkan, Sabtu (25/9/2021).

Pelantikan dan pengukuhan dipimpin Presidium MW KAHMI Sulsel, Abbas Hady di Baruga Rumah Jabatan Bupati Sidrap.

Koordinator Presedium MD KAHMI Sidrap yang baru dilantik, H. Dollah Mando mengatakan, sesuai tema “Akselarasi Peran dan Fungsi KAHMI Dalam Mewujudkan Sidrap Religius, Sejahtera dan Mandiri”, seluruh pengurus KAHMI Sidrap yang baru dilantik akan melakukan beberapa program kerja, terutama masalah keagamaan.

“Insya Allah seluruh pengurus kita akan fungsikan untuk menjalankan program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, terutama menyangkut masalah pembinaan keagamaan yang memiliki banyak tantangan terutama paham radikalisme melalui pembinaan TPA.

Mudah-mudahan program kerja yang disusun nantinya dapat menyentuh langsung ke masyarakat, dan mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.

Selain itu, Dollah Mando juga akan menugaskan seluruh pengurus KAHMI ke tingkat-tingkat kecamatan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan pemberdayaan usaha.

“Banyak potensi usaha yang dapat dikembangkan, salah satunya produk gula semut,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Dollah Mando berharap seluruh pengurus KAHMI Sidrap yang baru dilantik dapat terus bersinergi dan berperan aktif memberikan yang terbaik untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidrap.

Sementara Presidium MW KAHMI Sulsel, Abbas Hady berharap MD KAHMI Sidrap mampu melahirkan pengurus baru dengan program kerja, serta dapat berkontribusi nyata dalam membantu pemerintah.

“Selamat atas dilantiknya pengurus Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Sidrap Periode 2020-2025, selamat bekerja dan bertugas, semoga KAHMI Kabupaten Sidrap dapat beesinergi dan berkontribusi memberikan yang terbaik untuk kemajuan pemerintah daerah,” pesannya.

Adapun pengurus MD KAHMI Sidrap priode 2020-2025 yang dilantik yaitu Ketua Koordinator Presidium, H. Dollah Mando bersama empat orang anggota presidium, yakni H. Fathuddin, Achmad Jafar, Aminuddin Arsyad dan Zamrah Puspa Dewi.

Sementara Sekretaris Umum dijabat Andi Kaimal, yang didukung beberapa divisi bidang.

Acara pelantikan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, pengurus MW KAHMI Sulsel, para asisten dan kepala OPD lingkup Pemkab Sidrap.(*)

SIDRAP — Bupati Sidrap, H. Dollah Mando menghadiri Gelar Teknologi Pengendalian Terpadu Bio-Intensif Penyakit Tungro, dan panen raya benih unggul padi tahan tungro Inpari 36 Lanrang, Senin (27/9/2021).

Acara berlangsung di Lokasi Penelitian Penyakit Tungro Jalan Bulo, Langrang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap.

Dollah Mando didampingi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Priatna Sasmita, dan Kepala Loka Penelitian Penyakit Tungeo (Lolittungro) Langrang, Sumarni Panikkai.

Kepala Lolittungro Langrang, Sumarni Panikkai, mengatakan, kegiatan ini dalam rangka menyebarluaskan informasi teknologi pengendalian penyakit tungro dan penerapan model yang ramah lingkungan konservasi musuh alami (andromeda).

“Kegiatan dilaksanakan sejak 24 September lalu, dihadiri beberapa kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Pinrang, Wajo, Bone dan Soppeng, serta penyuluhan dan beberapa kelompok tani,” jelasnya.

Bupati Sidrap H Dollah Mando menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap informasi gelar teknologi itu dapat menyebar luas dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

“Diingatkan pula, dalam pengendalian penyakit tungro, harus memperhatikan varietas padi yang ditanam serta jadwal tanamnya,” imbuhnya.

Di kesempatan itu tidak lupa Dollah kepada hadirin agar tetap menerapkan protokol kesehatan. “Mari bersama disiplin protokol kesehatan sukseskan vaksinasi covid-19 ini,” tutup Dollah.

Sementara Kapus Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Priatna Sasmita mengutarakan, pihaknya memiliki tugas dan fungsi menyiapkan inovasi teknologi pertanian.

“Salah satunya dalam penyediaan benih padi atau varietas unggul baru,” terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu unsur muspika Panca Rijang, perwakilan petani, dan undangan lainnya.

SIDRAP — Smada English Study Community (SESC) 467 SMAN 2 Sidrap, kembali akan menggelar Millenial Festival Virtual 2021 yang memperebutkan piala bergilir Bupati Sidrap.

Dijadwalkan, ajang yang telah memasuki tahun ketiga tersebut, dilaksanakan 23 s.d. 26 September 2021.

Penasehat SESC 467 SMAN 2 Sidrap, Rahmat Ahmad, S.Pd., M.Pd., dalam keterangannya menjelaskan, ajang ditujukan untuk tingkat SMP/MTs se-Kabupaten Sidrap dan antar SMAN 2 Sidrap.

Tingkat SMP/MTs, terang Rahmat, melombakan cabang speech, story telling, spelling bee, dan missing lyric.

“Sementara antar SMAN 2 Sidrap, melombakan listening, quiz, story telling, speech, writting, dan acoustic,” paparnya, Selasa (14/9/2021) via aplikasi perpesanan.

Ia menambahkan, selain lomba antar siswa, akan ada podcast guru atau talkshow guru dengan beberapa narasumber berbahasa Inggris. “Sekaligus launching karya buku bahasa Inggris dari guru,” imbuhnya.

Dalam ajang yang diketuai Ketua Panitia Andi Fairuz Attaturahman
tersebut, disediakan doorpize berupa handphone, voucher, dan hadiah menarik lainnya. Rahmat juga mengutarakan, kegiatan didukung pembina SESC SMAN 2 Sidrap, Drs.Mansur Haruna, M.Si.

Menghadapi Millenial Festival Virtual 2021, Rahmat menyebut telah menemui dan melaporkan kegiatan itu kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi.

“Kami juga akan menemui Pak Bupati secara langsung mengundang beliau hadir memberikan piala kepada para pemenang,” ujarnya.

Sementara Sekda Sidrap, Sudirman Bungi menyambut positif ajang Millenial Festival Virtual 2021. Menurutnya, seluruh pihak berkewajiban mendukung pendidikan generasi muda.

“Kita siapkan anak-anak untuk mendapatkan bekal bahasa Inggris hingga bisa bersaing secara global. Hari ini kita butuh kreativitas belajar untuk mensukseskan Merdeka Belajar,” katanya.

Sebagai informasi, batas akhir pendaftaran Millenial Festival Virtual 2021 adalah 23 September 2021. Info pendaftaran dapat diperoleh melalui nomor 0811 4408 722 dan 0882 4581 9955. (*)