Bupati Wajo Tegas Siap Jalankan Instruksi Presiden

WAJO, Katasulsel.com – Bupati Wajo Andi Rosman menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menjalankan seluruh arahan Presiden Republik Indonesia. Sikap tegas itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/2/2026).

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar pemerintah pusat. Kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda Sulsel, seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta instansi terkait.

Sejumlah agenda strategis dibahas, terutama menyangkut penyelarasan kebijakan pusat dan daerah, penguatan sinergi lintas instansi, serta percepatan pelaksanaan program nasional di wilayah Sulawesi Selatan.

Bupati Andi Rosman menegaskan, Pemkab Wajo siap bergerak seirama dengan pemerintah pusat dan provinsi, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo, kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang lebih maju,” ujar Andi Rosman usai rapat.

Ia menambahkan, jajaran Pemkab Wajo siap menjalankan instruksi kapan pun dibutuhkan.

“Kami siap kapan pun dan di mana pun, jika itu perintah Pak Gubernur dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah ini, kami akan memberikan arahan kepada seluruh jajaran Pemkab Wajo agar mengedepankan program nasional yang strategis dan menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kembali menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah. Ia mengingatkan agar tidak ada daerah yang berjalan di luar garis kebijakan pemerintah pusat.

“Sebagai abdi negara, kepala daerah harus patuh dan tunduk terhadap arahan presiden. Tidak boleh ada yang melenceng,” tegas Andi Sudirman.

Dalam rakor tersebut, sejumlah program prioritas nasional kembali ditekankan, mulai dari renovasi sekolah, swasembada pangan, perbaikan infrastruktur, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rakor ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat meminta daerah bergerak cepat, solid, dan satu komando dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. (Marsose)