Instabilitas Luwu Raya: Proyek Multiyears Rp1,2 T di Ujung Tanduk

Makassar, Katasulsel.com — Aksi tutup jalan yang terjadi di kawasan Luwu Raya kembali menuai sorotan. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, gangguan aktivitas masyarakat dan distribusi logistik akibat aksi tersebut berpotensi berdampak serius terhadap keberlanjutan proyek infrastruktur strategis bernilai Rp1,2 triliun yang dikerjakan dengan skema multiyears.

Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin, Rizal Fauzi, menilai stabilitas sosial dan keamanan wilayah menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi proyek multiyears, terutama yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun provinsi.

“Proyek multiyears sangat bergantung pada kepastian pelaksanaan di lapangan. Jika situasi keamanan dan kelancaran aktivitas terganggu secara berulang, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan evaluasi bahkan pengalihan proyek ke wilayah lain yang dinilai lebih kondusif,” ujarnya, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, proyek senilai Rp1,2 triliun tersebut bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan jangka panjang. Aksi buka tutup jalan, jika terus berlangsung, dinilai dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi dan pembangunan di Luwu Raya.

“Ini bukan ancaman, tapi konsekuensi kebijakan. Pemerintah pasti ingin memastikan anggaran besar yang digelontorkan tidak terganggu oleh persoalan non-teknis,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak aksi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, terutama pelaku usaha, petani, dan sektor distribusi barang yang sangat bergantung pada kelancaran akses jalan di Luwu Raya sebagai jalur penghubung utama.

Akademis Unhas tersebut mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog dan jalur konstitusional dalam menyampaikan aspirasi, agar tidak merugikan kepentingan publik yang lebih besar.

“Pembangunan ini untuk masyarakat Luwu Raya sendiri. Kalau sampai proyek strategis dialihkan, yang rugi tentu daerah dan masyarakat,” pungkasnya.(*)