PADANG — Ratusan kepala sekolah dari SD sampai SMA/SMK, negeri dan swasta, Kamis (26/2/2026), ngumpul bareng di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center untuk mengikuti penerangan hukum ala Kejaksaan Negeri Padang. Tujuannya jelas: biar ngurus anggaran sekolah nggak gemeteran takut “ditangkap” oknum tertentu.

Kegiatan ini mengangkat tema “Pengenalan Tugas dan Fungsi Bidang Intelijen serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)”. Kepala sekolah dari berbagai jenjang belajar gimana caranya jalan di jalur hukum tapi tetap bisa ambil keputusan untuk kemajuan sekolah.

Acara dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang menekankan program Padang Amanah: pemerintahan berintegritas, bebas pungli, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Padang Amanah adalah komitmen untuk pemerintahan yang berkarakter, ditopang nilai agama dan budaya,” kata Maigus.

Maigus menambahkan, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar anggaran pendidikan tidak jadi ladang masalah hukum. Ia juga menyebut, Pemko Padang terus mendorong sistem pelayanan publik berbasis teknologi sebagai pengawasan tambahan.

“Kami berharap melalui penerangan hukum ini, kinerja dan prestasi kepala sekolah semakin meningkat,” tegasnya.

Dari sisi Kejaksaan, Pelaksana Harian Kepala Kejari Padang, Basril, menegaskan kegiatan ini penting karena masih ada kepala sekolah yang merasa terintimidasi oknum tertentu dengan ancaman laporan hukum terkait dana sekolah.

“Kami ingin kepala sekolah bisa bekerja lebih profesional, tidak takut mengambil kebijakan, dan tetap sesuai aturan,” jelas Basril.

Basril menambahkan, Kejaksaan tidak cuma siap menindak, tapi juga mencegah masalah sebelum muncul. Melalui fungsi Datun, Kejaksaan siap memberikan pendampingan dan bantuan hukum agar pengelolaan anggaran pendidikan rapi, transparan, dan sesuai undang-undang.

Intinya, kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan makin sinergis dengan aparat hukum. Kepala sekolah pun bisa lebih pede, tanpa harus takut ambil kebijakan demi kemajuan murid dan sekolah. (*)