Kendari, Katasulsel.com – Uang besar turun ke kebun. Tahun 2026, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dipastikan menerima kucuran sekitar Rp185,9 miliar untuk mengakselerasi sektor perkebunan. Dana ini bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian.
Bahasanya sederhana: hulu dibereskan dulu, baru hilir digeber.
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra, La Ode Muhammad Rusdin Jaya, menyebut anggaran tersebut menjadi bagian dari skenario besar memperkuat fondasi produksi sebelum masuk fase hilirisasi pada 2028–2029. Targetnya tak main-main: dalam tiga tahun, Sultra dibidik bisa surplus komoditas unggulan.
Dua daerah mendapat porsi paling tebal. Kabupaten Kolaka Utara difokuskan pada pala, kelapa, dan kakao. Sementara Kabupaten Konawe Selatan diarahkan ke lada, pala, dan mete. Ini bukan pilihan acak. Komoditas itu dinilai punya daya saing dan pasar yang kuat.
Wilayah kepulauan juga tak luput dari prioritas. Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Muna Barat didominasi pengembangan mete. Kabupaten Muna mendapat alokasi kelapa dan mete, sementara Kabupaten Wakatobi difokuskan pada kelapa.
Untuk kawasan perkotaan, Kendari dan Baubau diarahkan pada penguatan hortikultura. Strateginya jelas: kota jadi sentra sayur dan buah, desa jadi basis komoditas ekspor.
Pemerintah memastikan seluruh usulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) sudah melewati verifikasi ketat. Tidak boleh ada “asal tunjuk”. Lokasi harus tepat, penerima manfaat harus valid. Kalau salah sasaran, program bisa jadi sekadar angka di atas kertas.
Saat ini, program masih berada pada tahap mini kompetisi di Kementerian Pertanian. Jika semua mulus, penyaluran bantuan ditargetkan mulai Mei atau Juni 2026, menyesuaikan kalender tanam. Timing jadi kunci. Salah musim, bisa gagal panen.
Analisisnya begini: penguatan hulu adalah langkah realistis. Banyak daerah sering terjebak euforia hilirisasi tanpa stok bahan baku yang stabil. Sultra mencoba membalik pola itu—produksi diperkuat dulu, pabrik menyusul. Pada 2028–2029, hilirisasi dirancang lewat pembangunan pabrik skala kecil hingga besar agar nilai tambah tak lagi “lari” ke luar daerah.
Jika skema ini konsisten, dampaknya bukan cuma surplus komoditas. Rantai ekonomi bisa bergerak lebih panjang—dari petani, pengolah, hingga pasar ekspor.
Namun kuncinya satu: koordinasi. Sinkronisasi pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus rapat. Anggaran besar tanpa eksekusi presisi hanya akan jadi headline sesaat.
Sultra kini punya modal. Tinggal bagaimana menjaga ritme. Dari kebun menuju industri—jalannya sudah dibuka. (*)
Tinggalkan Balasan