Jakarta, katasulsel.com — Di tengah dinamika transisi kepemimpinan nasional dan kompleksitas tata kelola pemerintahan pasca pemilu, kehadiran Wakil Bupati Wajo H. Baso Rahmanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026), memiliki makna lebih dari sekadar agenda seremonial.
Rakornas ini dapat dibaca sebagai ruang konsolidasi kebijakan vertikal, tempat negara menyatukan visi, persepsi, dan instrumen pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Di forum ini, relasi pusat–daerah tidak hanya diposisikan secara administratif, tetapi sebagai ekosistem pemerintahan kooperatif yang dituntut adaptif terhadap tantangan geopolitik, stabilitas politik domestik, dan keberlanjutan pembangunan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik, dalam sambutan pembukaannya menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintahan daerah (sub-national leadership) yang tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada kapasitas institusional, ketahanan politik lokal, dan governance resilience dalam mengelola konflik, pelayanan publik, serta dinamika sosial kemasyarakatan.
Narasi ini sejalan dengan posisi strategis pemerintah daerah sebagai aktor implementatif utama kebijakan nasional. Dalam perspektif administrasi publik modern, daerah bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan co-creator kebijakan yang menentukan efektivitas program prioritas nasional di tingkat tapak.
Wakil Bupati Wajo H. Baso Rahmanuddin menegaskan bahwa Rakornas Polpum menjadi momentum penting untuk melakukan policy alignment antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, ketertiban umum, dan kesinambungan pemerintahan sebagai prasyarat utama pencapaian Asta Cita.
“Forum ini mempertegas bahwa stabilitas politik dan pemerintahan umum bukan sekadar isu keamanan, tetapi fondasi dari pembangunan berkelanjutan dan kepercayaan publik terhadap negara,” ujarnya.
Lebih jauh, kehadiran Pemerintah Kabupaten Wajo dalam Rakornas ini, sebagaimana disampaikan H. Baso Rahmanuddin, merupakan penegasan sikap institusional sesuai arahan Bupati Wajo H. Andi Rosman. Pemkab Wajo memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah pusat, dengan komitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program prioritas nasional melalui pendekatan kolaboratif, akuntabel, dan berbasis data.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan kontemporer, sikap ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan agenda nasional tidak ditentukan di ruang perumusan kebijakan semata, melainkan pada kemampuan daerah menginternalisasi visi nasional ke dalam kebijakan lokal yang kontekstual dan responsif.
Rakornas Polpum Kemendagri pun menjadi penanda penting bahwa arah baru pemerintahan nasional menuntut daerah untuk tidak hanya hadir, tetapi berpikir strategis, bertindak sinergis, dan menjaga legitimasi politik melalui kinerja pemerintahan yang terukur. Dari Wajo, pesan itu ditegaskan: daerah siap berjalan seiring, bukan sekadar mengikuti. (*)
Tinggalkan Balasan