SIDRAP, katasulsel.com — Ini ironi yang terasa dekat. Bahkan terlalu dekat.
Di SPBU, harga rapi. Tenang. Sesuai keputusan pusat.
Tapi begitu keluar dari jalur resmi—ke pinggir jalan, ke botol-botol eceran—angka berubah. Diam-diam melonjak.
Negara bilang: BBM tidak naik.
Di Sidrap: terasa naik.
Pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sudah bicara tegas. Per 1 April 2026, tidak ada penyesuaian harga. Subsidi tetap. Non-subsidi juga belum bergerak.
Pertamina patuh. SPBU ikut aturan. Harga Pertalite tetap di angka resmi.
Di atas kertas, semua terkendali.
Masalahnya: Sidrap bukan kertas.
Di lapangan, cerita lain muncul.
Pengecer menjual lebih mahal. Jauh lebih mahal.
“Dulu Rp15 ribu bisa terasa penuh. Sekarang nilainya seperti tinggal Rp7 ribu,” kata Ambo Tuwo (37), pengendara motor di Pangkajene.
Bukan sekadar keluhan.
Ini sinyal.
Ada yang bergeser dalam rantai distribusi.
Lucunya di sini.
Yang diatur ketat justru patuh.
Yang tidak diatur langsung—bermain.
SPBU tidak berani naikkan harga. Tapi pengecer bebas menentukan “versi sendiri”.
Di titik ini, BBM punya dua wajah: wajah resmi, dan wajah lapangan.
Dan seringkali, wajah lapangan lebih menyakitkan.
Kenapa bisa begitu?
Jawabannya tidak tunggal.
Pertama, soal akses.
Tidak semua warga Sidrap membeli di SPBU. Jarak, antrean, kebutuhan cepat—semua itu membuat pengecer tetap hidup. Bahkan vital.
Kedua, soal margin.
BBM dibeli di SPBU, lalu dijual lagi. Selama selisihnya wajar, tidak masalah. Tapi ketika pasokan terasa sempit atau permintaan naik, selisih berubah jadi lonjakan.
Ketiga, soal psikologi.
Isu global. Harga minyak dunia. Kabar simpang siur.
Di bawah, itu diterjemahkan sederhana: “naikkan saja, jaga-jaga”.
Atau lebih jujur: cari untung lebih.
Keempat—ini yang paling rawan—dugaan permainan.
Bukan skala besar. Tapi cukup untuk mengganggu. Penimbunan kecil. Pembatasan tidak resmi. Distribusi yang tidak sepenuhnya bersih.
Sulit dilihat. Tapi terasa.
Bandingkan dengan pusat.
Narasi resmi rapi.
“Kami minta masyarakat pegang informasi dari pemerintah,” kata Bahlil Lahadalia.
Pertamina Patra Niaga memastikan stok aman. Distribusi berjalan. Harga tidak berubah.
Di Jakarta, angka-angka itu hidup: Pertalite Rp10.000, Solar Rp6.800, Pertamax Rp12.300.
Stabil.
Tapi Sidrap mengajarkan satu hal: stabilitas tidak otomatis sampai ke bawah.
Ini bukan sekadar cerita BBM.
Ini cerita tentang bagaimana kebijakan bekerja—atau tidak bekerja—di lapangan.
Di daerah, rantai distribusi lebih panjang. Pengawasan tidak selalu rapat. Ketergantungan pada pengecer tinggi.
Dan ketika satu mata rantai longgar, seluruh sistem ikut goyah.
Yang kena bukan angka statistik.
Yang kena adalah orang-orang kecil.
Petani. Tukang ojek. Pengendara harian.
Mereka yang hidup dari hitungan liter.
Ketika Rp15 ribu tak lagi bernilai sama, itu bukan sekadar harga berubah.
Itu standar hidup yang turun pelan-pelan.
Lalu siapa yang bergerak?
Tidak cukup hanya mengawasi SPBU.
Masalahnya bukan di sana.
Masalahnya ada di antara SPBU dan konsumen.
Di jalur sunyi yang jarang disentuh.
Pemerintah daerah harus masuk ke situ. Aparat harus turun. Bukan sekadar razia sesekali, tapi memetakan alur distribusi sampai ke pengecer.
Kalau tidak, dua harga akan terus hidup berdampingan.
Harga negara.
Dan harga kenyataan.
Dan di Sidrap, hari ini, yang paling terasa… adalah harga kenyataan. (*)
