MAKASSAR — Pasca deklarasi nasionalnya di Jakarta, Partai Gerakan Rakyat mulai memasuki fase krusial yang menentukan: pengujian konsolidasi di tingkat daerah. Makassar menjadi salah satu arena awal, tempat partai baru ini mengukur sejauh mana energi perubahan pasca Pilpres 2024 dapat diterjemahkan ke dalam struktur politik yang lebih permanen.
Agenda silaturahmi dan syukuran yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar, Minggu (25/1/2026), bukan sekadar pertemuan seremonial. Di balik format religius dan kebersamaan sosial, kegiatan ini mencerminkan upaya awal institusionalisasi partai, sebuah tahapan penting dalam teori pembangunan partai (party building).
Hadirnya sekitar seratus peserta dengan latar belakang aktivisme dan jejaring relawan menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat tengah berupaya mengonsolidasikan modal sosial elektoral yang sebelumnya bersifat cair. Basis ini, jika tidak segera dipadatkan ke dalam struktur organisasi dan mekanisme kaderisasi, berisiko kembali terfragmentasi.
Dalam konteks politik lokal Sulawesi Selatan, Makassar memiliki signifikansi strategis. Kota ini kerap berfungsi sebagai barometer opini politik regional, sekaligus simpul distribusi pengaruh ke wilayah sekitarnya. Pilihan Gerakan Rakyat menjadikan Makassar sebagai salah satu titik awal konsolidasi memberi sinyal bahwa partai ini menyadari pentingnya positioning geografis dalam peta kekuatan elektoral.
Pimpinan DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar menekankan perlunya kesinambungan antara kerja sosial dan kerja politik. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa partai tidak ingin terjebak sebagai electoral vehicle musiman, melainkan berupaya membangun identitas ideologis yang berkelanjutan—tantangan klasik bagi partai baru di Indonesia.
Sementara itu, pandangan dari tingkat provinsi menyoroti latar lahirnya Gerakan Rakyat sebagai respons atas keterbatasan kanal politik yang selama ini mengiringi agenda perubahan. Evaluasi terhadap dinamika pasca Pilpres 2024 menjadi fondasi argumen bahwa ketergantungan pada koalisi pragmatis kerap melemahkan konsistensi arah perjuangan.
Dalam perspektif politik kelembagaan, kelahiran partai ini dapat dibaca sebagai upaya menciptakan political alignment yang lebih stabil antara elite, struktur, dan konstituen. Namun, jalan menuju pengakuan elektoral tidaklah singkat. Tantangan administratif, verifikasi kepesertaan pemilu, hingga kemampuan membangun mesin partai menjadi ujian nyata.
Target lolos sebagai peserta Pemilu 2029 menempatkan Gerakan Rakyat pada lintasan waktu yang ketat. Konsolidasi di daerah seperti Makassar akan menjadi indikator awal apakah partai ini mampu melampaui fase romantisme gerakan dan masuk ke tahap profesionalisasi organisasi.
Bersambung…
Meski demikian, besarnya dukungan elektoral pada kontestasi sebelumnya di Sulawesi Selatan memberi ruang optimisme tersendiri. Dalam kalkulasi politik, modal suara tersebut dapat menjadi basis awal, namun tetap memerlukan kerja struktural agar tidak berhenti sebagai statistik historis.
Rangkaian kegiatan yang ditutup dengan doa bersama dan simbol syukur mencerminkan pendekatan kultural yang ingin dirawat oleh partai ini. Namun dalam politik elektoral, simbol hanya akan bermakna jika diikuti oleh strategi rekrutmen, kaderisasi, dan konsolidasi kebijakan yang terukur.
Makassar, dengan segala kompleksitas sosial-politiknya, kini menjadi salah satu medan uji apakah Partai Gerakan Rakyat mampu bertransformasi dari gerakan moral menjadi entitas politik yang kompetitif dan institusional. Waktu akan menjadi penguji paling objektif. (*)
Tinggalkan Balasan