Pangkep, Jeneponto, Enrekang Masih di Papan Atas Kemiskinan Sulsel

Makassar, katasulsel.com — Tiga kabupaten di Sulawesi Selatan masih bertahan di papan atas persentase penduduk miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2025 menempatkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Kabupaten Jeneponto di posisi tertinggi dengan angka 11 persen, disusul Kabupaten Enrekang dengan 10,73 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya merata tertangani, meski tren penurunan mulai terlihat di sejumlah daerah, termasuk Enrekang.

Berdasarkan data BPS per 30 November 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Enrekang tercatat 10,73 persen, turun 0,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, tren kemiskinan Enrekang memang menunjukkan penurunan, dari 13,41 persen menjadi 10,73 persen.

Lihat Juga:

10 Jabatan Pimpinan Tinggi Jeneponto Dibuka, Ini Cara Daftar

Namun, capaian tersebut belum cukup untuk mengeluarkan Enrekang dari kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Sulawesi Selatan.

Dengan total penduduk sekitar 232,87 ribu jiwa pada 2024, penurunan kemiskinan di Enrekang berlangsung gradual dan belum signifikan jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang telah menekan angka kemiskinan hingga satu digit rendah.

Situasi serupa juga terlihat di Pangkep dan Jeneponto. Meski memiliki karakter wilayah dan struktur ekonomi berbeda, keduanya sama-sama bertahan di angka 11 persen, tertinggi di Sulawesi Selatan pada 2025.

Secara regional, peta kemiskinan Sulawesi Selatan masih memperlihatkan konsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Selain Pangkep, Jeneponto, dan Enrekang, sejumlah kabupaten lain berada di kisaran 10 persen, seperti Luwu, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

Sementara itu, daerah dengan tingkat kemiskinan lebih rendah umumnya berada di kawasan perkotaan dan sentra pertumbuhan ekonomi. Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat di kisaran 4 persen, sedangkan Luwu Timur dan Wajo berada di angka 5 persen.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi regional belum sepenuhnya inklusif. Penurunan kemiskinan berjalan, tetapi kecepatannya berbeda antarwilayah.

BPS mencatat, penurunan kemiskinan dalam satu dekade terakhir di Sulawesi Selatan lebih banyak dipengaruhi oleh akses ekonomi, stabilitas harga pangan, serta ketersediaan lapangan kerja. Namun, fluktuasi harga bahan pokok—terutama beras—masih menjadi faktor sensitif yang memengaruhi daya beli rumah tangga miskin.

Dalam konteks ini, daerah seperti Enrekang, Pangkep, dan Jeneponto menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, angka kemiskinan menurun. Di sisi lain, laju penurunannya belum cukup cepat untuk mengejar kabupaten/kota lain yang sudah lebih dulu keluar dari zona rawan.

Data ini sekaligus menjadi penanda bahwa agenda pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan tidak cukup hanya mengandalkan tren makro. Dibutuhkan kebijakan yang lebih terarah, berbasis karakter wilayah, dan mampu menyentuh sumber penghidupan utama masyarakat di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Pangkep, Jeneponto, dan Enrekang kini berada di persimpangan yang sama: apakah penurunan kemiskinan akan terus berlanjut secara konsisten, atau kembali stagnan di angka dua digit. Data sudah berbicara. Tinggal kebijakan yang menjawabnya. (*)