JAKARTA, Katasulsel.com — Dorongan agar kritik tidak lagi berhenti di ruang publik mulai menguat. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, secara terbuka meminta Jusuf Kalla untuk menyampaikan langsung pandangan dan kritiknya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Saleh, komunikasi langsung di Istana akan jauh lebih efektif dibandingkan penyampaian melalui media. Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo selama ini dikenal membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, mulai dari birokrat, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
“Kalau disampaikan langsung, peluang untuk ditindaklanjuti tentu lebih besar,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Ia menilai, pola komunikasi terbuka yang dibangun Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik. Bahkan, sejumlah pertemuan yang digelar di Istana kerap disiarkan secara terbuka, menandakan upaya membangun transparansi sekaligus kedekatan dengan publik.
Dalam konteks itu, Saleh melihat sosok Jusuf Kalla bukan figur biasa. Pengalaman panjang di pemerintahan, bisnis, dan diplomasi membuat setiap pandangan JK memiliki bobot strategis. Karena itu, ia menilai kurang tepat jika kritik disampaikan melalui jalur terbuka seperti media sosial atau pemberitaan.
“Untuk tokoh sekelas Pak JK, akan lebih pas jika disampaikan langsung kepada Presiden,” katanya.
Pernyataan ini muncul setelah JK sebelumnya melontarkan gagasan kontroversial: pemerintah diminta mempertimbangkan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah menekan defisit dan utang negara.
Gagasan tersebut tidak datang di ruang hampa. JK menilai, subsidi yang terus membengkak berpotensi membebani keuangan negara, terlebih di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi.
Menurutnya, harga BBM yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebih dan memperbesar beban subsidi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu kenaikan utang jika tidak dikendalikan.
Namun di sinilah letak sensitifnya. Isu subsidi BBM selalu bersinggungan langsung dengan daya beli masyarakat. Setiap wacana pengurangan hampir pasti memicu pro dan kontra.
Secara politik, dorongan PAN ini bisa dibaca sebagai upaya menggeser arena kritik—dari ruang publik ke ruang privat kekuasaan. Di satu sisi, komunikasi langsung dinilai lebih efektif dan konstruktif. Namun di sisi lain, publik bisa kehilangan ruang untuk ikut mengawal wacana strategis yang menyangkut kepentingan luas.
Meski begitu, Saleh menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk membungkam kritik, melainkan agar masukan dari tokoh seperti JK bisa lebih cepat diterjemahkan menjadi kebijakan.
Kini, bola ada di tangan Jusuf Kalla. Apakah tetap menyuarakan pandangan di ruang publik, atau memilih jalur “empat mata” di Istana—yang diyakini lebih cepat berdampak, namun minim gema di ruang publik. (*)
