Makassar, katasulsel.com — Kabar kepindahan Rusdi Masse Mappasessu (RMS) dari NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini tak lagi bergerak di wilayah spekulasi liar. Ia telah turun kelas menjadi pengetahuan internal elite, sesuatu yang “sudah pasti” tetapi sengaja ditunda pengumumannya. Seorang pengurus NasDem Sulsel bahkan mengakui, perpindahan mantan Bupati Sidrap dua periode itu disebut hanya soal waktu dan momen.
Pernyataan ini penting, bukan karena sensasional, tetapi karena ia menegaskan satu hal krusial dalam politik: keputusan telah diambil, tinggal menunggu panggung yang tepat.
“Sudah jadi rahasia umum,” kata sumber tersebut, sembari menyebut bahwa RMS sejatinya hampir diumumkan sebagai pengurus DPP PSI pada September 2025 lalu. Namun politik, seperti biasa, tak pernah steril dari turbulensi. Ada dinamika yang membuat pengumuman itu ditahan. Bukan dibatalkan, hanya diundur agar lebih efektif secara simbolik dan strategis.
Di sinilah Rakernas PSI di Makassar akhir Januari 2026 menjadi krusial. Politik modern tidak hanya soal isi keputusan, tetapi juga di mana dan kapan keputusan itu diumumkan. Makassar—gerbang Indonesia Timur dan basis elektoral RMS—bukan lokasi netral. Jika kepindahan RMS diumumkan di sana, maka pesan politiknya berlapis: ke PSI, ke NasDem, dan ke elite nasional.
Pertama, bagi PSI, masuknya RMS bukan sekadar tambahan kader. Ini adalah akuisisi simbolik. PSI, yang selama ini dicitrakan sebagai partai urban, muda, dan Jakarta-sentris, sedang membangun struktur hingga ke 24 kabupaten/kota di Sulsel. RMS adalah figur yang memahami politik akar rumput, mesin elektoral, dan relasi kekuasaan daerah. Ia memberi PSI apa yang selama ini kurang: kedalaman wilayah.
Kedua, bagi NasDem, kepindahan ini—jika diumumkan secara resmi—akan menjadi penanda retaknya ikatan emosional antara partai dan elite daerahnya. RMS bukan kader biasa. Ia adalah simbol dominasi NasDem di Sulsel. Ketika simbol itu pergi, NasDem dipaksa melakukan dua hal sekaligus: menata ulang struktur dan mempercepat regenerasi. PAW DPR RI hanyalah dampak administratif; yang lebih besar adalah uji soliditas internal.
Ketiga, bagi RMS sendiri, langkah ini mencerminkan politik membaca masa depan. PSI, meski secara kursi belum besar, dipersepsikan memiliki kedekatan kuat dengan pusat kekuasaan nasional. Dalam politik Indonesia, kedekatan sering kali lebih menentukan daripada jumlah kursi. RMS tampaknya sadar bahwa relevansi politik jangka panjang tidak selalu berada di partai besar, tetapi di partai yang berada dekat pusat orbit kekuasaan.
Menariknya, sumber internal itu juga menyebut bahwa dirinya dan RMS akan masuk dalam struktur DPP PSI, dengan posisi Wakil Ketua OKK. Ini memberi sinyal bahwa RMS tidak datang sebagai penumpang, melainkan arsitek konsolidasi. Ia dibawa bukan hanya untuk nama, tetapi untuk membangun struktur, kaderisasi, dan mesin partai di daerah.
Bersambung………
Jika skenario ini benar-benar terjadi di Rakernas PSI Makassar, maka publik akan menyaksikan bukan sekadar pengumuman kepindahan tokoh, melainkan deklarasi arah baru PSI di Indonesia Timur.
Politik selalu mengenal waktu yang tepat. Terlalu cepat, pesan hilang. Terlalu lambat, momentum mati. Dan tampaknya, bagi RMS dan PSI, akhir Januari 2026 adalah titik temu antara keputusan dan panggung.
Kini tinggal satu pertanyaan tersisa—bukan apakah RMS pindah, tetapi seberapa besar efek domino yang akan ditimbulkannya. Dalam politik, satu langkah elite sering kali diikuti jejak banyak kaki. (*)
Penulis: Qadri L Nasurung
Tinggalkan Balasan